Pemerintah Bantah Memonopoli Proyek Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro membantah kabar adanya kesan monopoli pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan seolah-olah tidak memberikan kesempatan swasta untuk terjun secara penuh.

Menurutnya, banyak proyek infrastruktur transportasi yang ditawarkan pemerintah ke swasta, namun tidak diambil lantaran kurang menguntungkan.

"Ini hati-hati. Banyak infrastruktur misalnya jalan tol Sumatera, contoh Medan-Binjai, itu jalan tol rencananya sudah ditawarkan ke swasta, mungkin sejak saya kuliah dulu, tapi sampai hari ini ketika ditawarkan lagi, swasta enggak ada yang mau. Karena menurut mereka tidak menguntungkan," ujar dia di Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Bambang beralasan, jika jalan Medan-Binjai dilepas sepenuhnya ke swasta, tidak akan pernah ada progres yang pada akhirnya pemerintah kembali lagi harus menunjuk BUMN.

"Jadi pemerintah akhirnya menunjuk PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan jalan tol Sumatera. Karena bayangin saja, Medan-Binjai dari kota ke kota besar di Sumatera itu pun enggak laku. Apalagi kalau misalnya Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, dan lainnya, itu susah. Harus BUMN yang masuk," jelasnya.

"Lantas ada pertanyaan, swastanya kemana? Banyak kok. Contoh, minggu lalu saya ke Gorontalo, pembangkit listrik yang sedang dibangun di sana dan yang sudah beroprasi itu sekarang jadi backbone-nya Gorontalo. Itu PLTU di Gorontalo karena semuanya masih pakai diesel. Jadi satu-satunya PLTU di Gorontalo kapasitas 2x10.500 itu swasta yang ngerjain," imbuh Bambang.

Menkeu mengatakan, swasta sangat memiliki potensi dan peluangnya besar akan proyek pembangunan infrastruktur. Bahkan Bambang percaya, sebagian besar kontrak yang sudah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah milik swasta.

"Kalau Pak Basuki (Menteri PU-Pera) bilang tadi banyak yang sudah terkontrak, saya yakin sebagian besar kontraknya kontrak swasta. Jadi enggak benar kalau kita memonopoli. Ya kita juga dorong dengan kerja sama pemerintah dengan swasta dan swastanya bisa terlibat jauh," ujarnya.

Selama ini, pemerintah sangat welcome dengan swasta dan mendukung penuh. Namun memang ada beberapa ulah swasta yang menyebabkan proyek infrastruktur transportasi menjadi mangkrak.

"Cuma memang ada kasus Tol Trans Jawa, ada beberapa ruas, dari Merak-Surabaya itu semua diambil swasta. Tapi dalam perjalanan, banyak yang mangkrak ternyata. Kita enggak mau dong begitu. Nyari swasta juga belum yakin apa bisa mengerjakan atau tidak. Makannya kita tugasi Waskita Karya dan Jasa Marga ambil. Bukan memonopoli ya sekali lagi, tapi swastanya yang enggak mampu dan enggak bisa masuk," pungkas dia.