Jokowi Kembali Salahkan Pemerintah Lalu

Senin, 25 Mei 2015 - 19:27 WIB
Jokowi Kembali Salahkan...
Jokowi Kembali Salahkan Pemerintah Lalu
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalahkan para menteri pada masa pemerintahan lalu yang tidak pernah blusukan ke desa, dengan tidak tersentuhnya potensi yang ada di kawasan Indonesia Timur.

Dia mengungkapkan, dengan melihat potensi yang ada harusnya kawasan Indonesia Timur dapat berkembang dengan cepat dan lebih baik. Contohnya, di salah satu kabupaten di Merauke, Kabupaten Wapeko yang memiliki bentang tanah datar seluas 4,6 juta hektare (ha).

"‎Di situ ada hamparan tanah datar yang sangat luas. Ada 4,6 juta ha, tapi setelah diidentifikasi, yang siap dikerjakan baru 1,2 juta ha, yang bisa dipakai untuk tanam padi, jagung dan tebu," katanya dalam Rakernas Kadin Indonesia bagian Timur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Padahal, jika tanah seluas 4,6 juta ha tersebut dikerjakan seluruhnya akan menghasilkan produk pertanian yang melimpah ruah. Pasalnya, 1 ha tanah bisa menghasilkan 8 ton padi untuk sekali masa panen. Dengan demikian, total luas tanah tersebut akan dapat menghasilkan 37 juta ton sekali panen.

"Dua kali panen berarti 74 juta ton. Kalau tiga kali panen 110 juta ton. Hanya dari satu kabupaten. Padahal produksi nasional kita 60-70 juta ton," ‎imbuh dia.

Karena itu, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, jika potensi ini serius dikerjakan maka Tanah Air akan menikmati panen berlimpah. Bahkan bukan tidak mungkin, swasembada pangan yang dicita-citakan pemerintah akan tercapai.

Menurutnya, potensi tersebut tidak termanfaatkan dengan baik lantaran infrastruktur untuk mencapai wilayah tersebut belum terbangun. Infrastruktur pelabuhan tidak siap menampung produksi, infrastruktur jalan dari pelabuhan ke lokasi pun belum mumpuni, serta sistem irigasi yang belum terbangun.

"Kenapa enggak dikerjakan? Karena mungkin pemerintahnya (sebelumnya) enggak pergi ke sana dan setelah melihat, saya putuskan di lapangan, sudah dimulai. Bagian pelabuhan, jalan, irigasi. Investasi silakan masuk, tapi jangan semua. Sebesar 70% dipegang BUMN dan 30% dipegang swasta," tandasnya.
(rna)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Momentum ketika Jokowi...
Momentum ketika Jokowi Bertemu Joko Widodo
Gunakan Aplikasi Baru...
Gunakan Aplikasi Baru saat Ratas, Jokowi: Sudah Dengar? Tes, Tes, Tes
1 Jam Pertemuan Dubes...
1 Jam Pertemuan Dubes Belanda dengan Jokowi, Ini yang Dibicarakan
Ketika Ketum MUI Panggil...
Ketika Ketum MUI Panggil Jokowi Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo
Banjir Ucapan Selamat...
Banjir Ucapan Selamat Ultah, Jokowi: Saya Hanya Bisa Mengucap Syukur
Puluhan Tahun Impor...
Puluhan Tahun Impor Mesin, Jokowi: Jangan Cuma Beli Jadi, Akuisisi Teknologinya!
Berita Terkini
Lindungi Bursa Saham...
Lindungi Bursa Saham dari Ancaman Siber, ADIGSI Gandeng APEI
3 jam yang lalu
Tak Sekadar Nyaman,...
Tak Sekadar Nyaman, Hunian Masa Depan Kini Mengandalkan Energi Hijau
3 jam yang lalu
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Janji Menkeu Purbaya
3 jam yang lalu
Program CID Pertamina...
Program CID Pertamina Patra Niaga Ubah Tantangan Lokal Jadi Peluang Usaha
3 jam yang lalu
SIG Berdayakan UMKM...
SIG Berdayakan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Tuban
4 jam yang lalu
Keamanan Aset Kripto...
Keamanan Aset Kripto Bukan Hanya soal Teknologi, tetapi Kesadaran Pengguna
4 jam yang lalu
Infografis
12 Terlapor dalam Kasus...
12 Terlapor dalam Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved