Jokowi Kembali Salahkan Pemerintah Lalu

Senin, 25 Mei 2015 - 19:27 WIB
Jokowi Kembali Salahkan Pemerintah Lalu
Jokowi Kembali Salahkan Pemerintah Lalu
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalahkan para menteri pada masa pemerintahan lalu yang tidak pernah blusukan ke desa, dengan tidak tersentuhnya potensi yang ada di kawasan Indonesia Timur.

Dia mengungkapkan, dengan melihat potensi yang ada harusnya kawasan Indonesia Timur dapat berkembang dengan cepat dan lebih baik. Contohnya, di salah satu kabupaten di Merauke, Kabupaten Wapeko yang memiliki bentang tanah datar seluas 4,6 juta hektare (ha).

"‎Di situ ada hamparan tanah datar yang sangat luas. Ada 4,6 juta ha, tapi setelah diidentifikasi, yang siap dikerjakan baru 1,2 juta ha, yang bisa dipakai untuk tanam padi, jagung dan tebu," katanya dalam Rakernas Kadin Indonesia bagian Timur di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5/2015).

Padahal, jika tanah seluas 4,6 juta ha tersebut dikerjakan seluruhnya akan menghasilkan produk pertanian yang melimpah ruah. Pasalnya, 1 ha tanah bisa menghasilkan 8 ton padi untuk sekali masa panen. Dengan demikian, total luas tanah tersebut akan dapat menghasilkan 37 juta ton sekali panen.

"Dua kali panen berarti 74 juta ton. Kalau tiga kali panen 110 juta ton. Hanya dari satu kabupaten. Padahal produksi nasional kita 60-70 juta ton," ‎imbuh dia.

Karena itu, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, jika potensi ini serius dikerjakan maka Tanah Air akan menikmati panen berlimpah. Bahkan bukan tidak mungkin, swasembada pangan yang dicita-citakan pemerintah akan tercapai.

Menurutnya, potensi tersebut tidak termanfaatkan dengan baik lantaran infrastruktur untuk mencapai wilayah tersebut belum terbangun. Infrastruktur pelabuhan tidak siap menampung produksi, infrastruktur jalan dari pelabuhan ke lokasi pun belum mumpuni, serta sistem irigasi yang belum terbangun.

"Kenapa enggak dikerjakan? Karena mungkin pemerintahnya (sebelumnya) enggak pergi ke sana dan setelah melihat, saya putuskan di lapangan, sudah dimulai. Bagian pelabuhan, jalan, irigasi. Investasi silakan masuk, tapi jangan semua. Sebesar 70% dipegang BUMN dan 30% dipegang swasta," tandasnya.
(rna)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7972 seconds (0.1#10.140)