Ekonomi Melambat, Indonesia Butuh Penanganan Tepat

JAKARTA - Indonesia membutuhkan penanganan tepat dalam menghadapai perlambatan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesenjangan yang semakin melebar.

"Ini perlu campur tangan pemerintah, kebijakan yang bisa membuat aktivitas lebih aktif lagi. Pemerintah sangat memegang peranan dalam menentukan seberapa cepat kita bisa mengatasi ini," kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dalam acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Perindo, Sabtu (27/6/2015).

Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja mencatat enam sektor usaha yakni tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa minyak bumi dan gas, automotif, serta semen merumahkan sebagian pekerjanya karena lesunya perekonomian. Gelombang PHK juga terjadi di pabrik baja yang memangkas jumlah karyawannya hingga 20%-25%. Begitu juga di perbankan.

Pada industri tekstil, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat, sekitar 50.000 pekerja telah dirumahkan selama tahun ini. Lebih besar lagi PHK di sektor pertambangan. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebut, sudah setengah dari total pekerja yang mencapai satu juta orang dirumahkan.

HT mengatakan, saat ini berbeda dengan 1998-1999. Saat ini ekonomi di luar negeri juga tidak dalam kondisi bagus. Akibat hal tersebut juga berpengaruh terhadap ekspor Indonesia termasuk komoditas andalan seperti kelapa sawit dan batu bara.

"Di dalam negeri kita terpuruk, di luar negeri mencoba memaksimalkan juga tidak bisa karena keadaan internasional seperti itu. Kesimpulannya, kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul memberikan waktu untuk mencari solusi. Kita sebagai anak bangsa harus bersama-sama mencari solusi tepat, mengena sasaran dan cepat," jelasnya.

Butuh Penggerak

CEO MNC Group ini menegaskan, saat ini yang harus dipikirkan pemerintah adalah investasi bisa masuk deras ke Indonesia. Sehingga pembangunan bisa berjalan. "Indonesia membutuhkan solusi cepat karena yang paling merasakan dampak ekonomi adalah masyarakat bawah," tegasnya.

Dampak yang dirasakan di antaranya semakin mahalnya bahan pokok. Maklum sebagian besar bahan pokok dipenuhi impor, seperti susu, kedelai, jagung, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Sehingga ketika rupiah keok terhadap dolar, maka harga-harga produk impor akan naik. "Kita impor bahan pokok. Jadi masyarakat bawah pasti akan kena sekali dampaknya dengan peningkatan dolar yang tinggi, ekonomi menurun," kata HT.

Dia menjelaskan, selama ini program ekonomi tidak mengena sasaran. Ukurannya adalah kesenjangan yang makin melebar. "Kalau kesenjangan sosial lebar, berarti yang menggerakan ekonomi hanya sebagian kecil masyarakat. Ekonomi bisa tumbuh maksimal kalau unsur penggeraknya lebih banyak," tuturnya.

Misalnya, kesenjangan sosial Indonesia saat ini terburuk dalam 20 tahun terakhir. Hal tersebut tercermin dari angka rasio gini yang terus meningkat. Seperti diberitakan saat ini rasio gini diperkirakan sebesar 0,43. Pemerintah harus fokus mengubah basis ekonomi dari berbasis kosumsi menjadi basis produksi. Sehingga bisa menciptakan banyak lapangan kerja.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, masyarakat bawah seperti petani, nelayan, usaha mikro dan buruh paling merasakan dampak dari lesunya perekonomian saat ini.

Dia mengamini pernyataan HT tentang perlunya kebijakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah, sehingga bisa ikut menggerakkan perekonomian. Semakin banyak penggerak, perekonomian Indonesia bisa tumbuh maksimal.

"Kalau ekonomi terpuruk, pasti korban pertama warga NU, karena basisnya kan di pedesaan, nelayan, buruh. Oleh karena itu, saya setuju sekali dengan pernyataan Hary Tanoe tadi," ungkap Said.

Said mengungkapkan, selama Perindo berpihak pada masyarakat kecil, maka Partai Perindo akan memenangkan pemilu 2019. "Selama Perindo berpihak pada rakyat kecil, Insya Allah Perindo akan mendapat kemenangan," ujarnya.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam gelaran buka puasa bersama tersebut. Di antaranya Amien Rais, Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Sekjen PPP Dimyati Nata Kusumah, Wantimpres Subagyo HS, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, wakil Ketua Umum Demokrat Syarifudin Hasan.