Utang Petral yang Ditanggung Pertamina Dipertanyakan

JAKARTA - Komisi VI DPR RI mempertanyakan utang Pertamina Energy Trading Limited (Petral), yang ditanggung PT Pertamina.

Selain itu, Komisi VI juga meminta penjelasan soal mekanisme pembubaran Petral. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D Syaichu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI.

"Petral kan dibubarkan, otomatis Pertamina menangung seluruh utang Petral, dan melanjutkan kontrak-kontrak Petral. Saya mau tahu bagaimana Pertamina membereskan semua masalah ini?" tanya Iskandar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengungkapkan, sejak awal rencana pembubaran Petral adalah agar biaya pengadaan minyak menjadi lebih murah. Pasalnya, dari berbagai temuan, termasuk dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas disebutkan bahwa telah terjadi inefisiensi dalam pengadaan minyak melalui Petral.

"‎Kalaupun ada inefisiensi di Petral, pasti biaya pengadaannya bakal tinggi. Sekarang Petral dibubarkan, berarti harapan rakyat kalau dibubarkan itu biaya pengadaannya turun. Kalau biaya pengadaannya turun, BBM juga akan turun harganya," ucapnya.

Karena itu, kata dia, jika dengan dibubarkannya Petral, harga BBM tidak turun maka percuma Petral bubar. ‎Langkah pemerintah untuk membubarkannya, dia menilai, juga tidak patut diapresiasi, jika hanya sebatas membubarkan, namun tidak ada perbaikan.

"Tujuan Petral bubar kan supaya biaya pengadaan BBM itu murah, supaya bensin atau BBM yang dijual ke rakyat itu rendah. Itu saja. Kalau BBM belum turun, ya jangan dulu ditepuk tangani. Kalau berkat dibubarkannya Petral maka ‎harga BBM turun, itu baru kita tepuk tangan," tandas dia.