China Pede Proposal Kereta Cepat Akan Diterima Jokowi

JAKARTA - Duta besar China untuk Indonesia Xie Feng sore ini mendatangi kantor Kemenko Perekonomian untuk membahas proyek kereta cepat Indonesia. Xie Feng mengakui itu menjadi topik utama pembicaraan meeting sore ini dengan Menko Darmin Nasution.

Dia merasa optimistis proposalnya bakal diterima pemerintah Indonesia. Pasalnya, Jepang juga menyerahkan proposal yang sama untuk bekerja sama soal kereta cepat. (Baca: China Serahkan Uji Kelayakan Kereta Cepat ke Jokowi).

"Pembicaraan kereta cepat menjadi topik utama, tadi. Kami optimis proposal kami diterima, karena kami sudah memberikan yang terbaik," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Selain soal kereta cepat, Xie Feng mengakui juga membahas tentang perluasan kerja sama antara Indonesia dan China di bidang infrastruktur, bidang perdebatan keuangan, investasi dan pertahanan.

Saat ditanya soal persaingan proposalnya dengan Jepang, Xie Feng mengaku tidak ada masalah. Dia percaya diri dengan apa yang dibawanya ke pemerintah Indonesia.

"Yang bisa saya katakan adalah China menawarkan proposal yang terbaik. Saya sangat percaya diri dengan rencana dan usaha kami untuk bangun kereta cepat di sini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memutuskan siapa yang bakal menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada akhir Agustus tahun ini.

Pemerintah Jepang dan China bersaing untuk menggarap ataupun menjadi investor proyek tersebut. Kedua negara ini juga telah mengajukan proposal ke Jokowi.

Namun, hingga saat ini pemerintah masih mengkaji studi kelayakan yang diajukan pemerintah Jepang dan China. "Kereta cepat pada akhir bulan ini akan kita putuskan setelah melalui tahapan assesment (penilaian) dari konsultan yang akan memberikan masukan pada pemerintah," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2015).

Dia menjelaskan, penilaian itu melingkupi sisi biaya, teknis, konstruksi maupun teknologi. Jokowi berjanji akan mengumumkan siapa yang akan menggarap proyek itu setelah pemerintah memutuskan. (Baca: Jokowi Putuskan Penggarap Kereta Cepat Akhir Agustus).

"Juga berhitung jangka panjang, kandungan lokal. Kalau sudah diputuskan baru diomongkan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi memastikan tidak ada konflik berkepentingan (conflict of interest) terkait konsultan yang memberikan masukan pada pemerintah atas proyek itu.

"Sudah feasibility study-nya (studi kelayakannya) 100% diserahkan ke kita, termasuk tawaran mengenai investor, kapan selesai dan lainnya. Tinggal dinilai, dinilai maksudnya yang mana yang ingin kita pakai," pungkasnya.

Baca Juga:

Ngebet Garap Kereta Cepat, Jepang Kembali Lobi Jokowi

Ini Konsultan Kereta Cepat yang Ditunjuk Pemerintah