Pusat Studi IKN PB PMII Gelar Diskusi Ekonomi Indonesia 2045

JAKARTA - Pusat Studi IKN PB PMII menggelar diskusi bertema Blueprint IKN: Menyongsong 2045 Ekonomi Indonesia Kelima Dunia di Universitas Negeri Jakarta ( UNJ ), Kamis (16/3/2023). Diskusi ini menandai kick off kegiatan Pusat Studi IKN PB PMII.

Pusat Studi IKN PB PMII akan menjadi wadah kajian kritis kader PMII untuk meninjau seputar isu pemindahan IKN . Mereka akan melakukan berbagai pendekatan disiplin ilmu pengetahuan seperti lingkungan, climate change, budaya, ekonomi, development, geopolitik, dan lain-lain.

Diketahui tahap pembangunan IKN sesuai UU No 3/2022 memiliki waktu yang panjang. ”Maka kajian dan riset dalam Pusat Studi IKN ikut berkembang seiring dengan tahap-tahap yang telah diatur, agar kelak menjadi input bagi pemerintah dalam PB PMII mengambil peran untuk menuju ke sana,” kata Kepala Pusat Studi IKN PB PMII Muhammad Rohim Hidayatullah.

Visi Pusat Studi IKN PB PMII sebagai wadah untuk menghadirkan kemaslahatan menuju kemajuan Indonesia 2045. ”Kami punya tagline Menyongsong Peradaban Baru Indonesia,” tandasnya.

Diskusi berikutnya membahas IKN dan Nasib Jakarta Pasca Pindah Ibu Kota, IKN dan Smart Governance, IKN dan Tinjauan Green City, IKN dan Sumbangsih Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, IKN dan wawasan kebudayaan, IKN dan Moral Pembangunan. “Tema lainnya masih kami rumuskan,” tuturnya.

Hadir dalam kick off Pusat Studi IKN PB PMII yakni Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Jakarta, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rawanda Wandi Tuturoong, Komisaris PT Pos Indonesia Addin Jauharudin, serta Bendahara Umum PB PMII Panji Sukma Nugraha yang juga Ketua Pemuda Borneo Nusantara.

Diketahui, rencana pemindahan IKN bukanlah sebuah wacana baru. Rencana telah diwacanakan sejak era Presiden Sukarno pada 1957. Namun baru di periode kedua Presiden Jokowi wacana tersebut direalisasikan.

Sebagaimana yang dipaparkan Bappenas, urgensi pemindahan IKN karena Jakarta menjadi pusat politik, sosial, ekonomi, pendidikan. Sehingga konsentrasi pembangunan hanya di Jawa dan sekitarnya.

Akibatnya kontribusi ekonomi Jawa sebesar 59,0%, Sumatera 23,1%, dan wilayah lainnya masing-masing kurang dari 9%. Ini menjadi fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak merata.

Pemindahan IKN diharapkan menjadi solusi pemerataan pembangunan, percepat pertumbuhan ekonomi inklusif, dan mewujudkan transparansi ekonomi untuk visi Indonesia 2045.