DPR Dukung Jokowi Turunkan Harga BBM Premium

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Komisi VII Satya W Yudha mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar, walaupun kondisi Pertamina tidak memungkinkan.

Kendati demikian, dia juga menyarankan supaya pemerintah tetap konsisten pada periode evaluasi harga yakni per tiga bulan. (Baca: Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium)

"Saat ini harga minyak memang turun dibanding tiga bulan lalu tapi kurs rupiah meroket. Maka pemerintah bisa menurunkan harga jual BBM lewat penghapusan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," katanya kepada Sindonews, di Jakarta, Jumat (10/2/2015).

Modal Pertamina untuk pengadaan RON 88 atau bensin premium sedianya menghitung dari harga pokok impor bensin 25 hari ke belakang. Harga tender selama 3 bulan yang diperoleh adalah MOPS 92-USD1.31 per barel. Harga rata-rata RON 92 per hari ini adalah USD62 per barel. Rata-rata ongkos angkut dari Singapore/Tg USD2 per barel

Harga pokok USD62+2-1.3= USD62,7 x Rp.14.694= Rp. 921.313,80, biaya distribusi 2%, biaya PBBKB 10%, PPN 10%. Harga Pokok Impor Rp (100%+10%+10%+2%) x Rp.921.313,80= Rp.1.124.003 per barel. 1 Barrel= 159 Liter dan harga pokok impor per liter= Rp.7.070, Margin SPBU Rp.285. Harga sebelum margin/keuntungan untuk Pertamina Rp7. 355. Harga jual BBM di Jawa Madura Bali Jamali Rp.7400 jadi keuntungan Pertamina hanya Rp.45. (Baca: Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium)

"Kalau melihat perhitungan tersebut, dipastikan Pertamina tidak bisa menurunkan harga bensin premium. Jadi yang harus dilakukan adalah Pemerintah harus menghapuskan PBBKB dan PPN," tandasnya.

Baca juga:

Agus Marto Minta Jokowi Konsisten soal Harga BBM Premium

Agus Marto Minta Jokowi Konsisten soal Harga BBM Premium

Menko Darmin Segera Bahas Harga BBM