Tujuh Poin Ini Bisa Dilakukan Jokowi Hadapi Lesunya Ekonomi

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan (menkeu) era Orde Baru (Orba) Fuad Bawazier menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih memasyarakat. Fuad mengungkapkan ada tujuh poin yang harus dilakukan Joko Widodo (Jokowi) Cs dalam menghadapi lesunya ekonomi saat ini.

Tujuh Poin tersebut, Fuad menuturkan, seharusnya bisa dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena akan sangat berpengaruh ke masyarakat. (Baca: Mantan Menkeu Tak Yakin Pemerintah Serius Perbaiki Ekonomi)

"Pertama, yang terpenting bebaskan itu deposito uang yang ditaruh di bank. Tidak perlu mengusut asal usulnya uang itu dari mana. Ini pernah dilakukan pemerintahan terdahulu," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/10/2015).

Kedua, dia meminta agar asal-usul modal yang dimiliki juga tidak perlu diusut lebih lanjut. Pasalnya saat ini, menurut dia, orang lebih banyak menyimpan uangnya di bawah bantal dibanding menabung di bank karena khawatir kena pajak.

"Saking mereka ketakutan karena pajaknya tinggi, mereka simpan uang di bantal. Balik lagi seperti zaman dulu ketika perbankan masih minim," katanya.

Ketiga, Fuad meminta harga bahan bakar minyak (BBM) bisa diturunkan, sehingga masyarakat tidak lagi menyubsidi pemerintah dengan tingginya harga BBM di saat harga minyak dunia justru mengalami penurunan.

"Keempat, soal listrik. Turunkan Tarif Dasar Listrik (TDL) baik rumah tangga maupun industri. Kalau yang TDL rumah tangga supaya punya kelebihan uang buat konsumsi. Kalau yang TDL industri supaya mereka lebih kompetitif," sambung Fuad.

Selanjutnya, pemerintah juga diminta melakukan deregulasi perizinan hingga ke tingkat yang paling rendah. Pasalnya, dia mengatakan, perizinan sudah menjadi lahan bisnis.

"Karena banyak penjabat berlomba-lomba membuat izin buat tambahan duit mereka. Banyak calo, banyak ladang rezeki yang ujung-ujungnya bikin rakyat susah," ungkap dia.

Kemudian, untuk memperbaiki perekonomian rakyat di tingkat pedesaan, Fuad meminta kepada pemerintah untuk melonggarkan izin pertambangan rakyat sebab pertambangan rakyat merupakan salah satu cara menghidupkan perekonomian di daerah.

"Terakhir, paket ini untuk memberikan lapangan pekerjaan dan menggerakan ekonomi. Berikan izin kepada individu dan asing untuk miliki nonlanded house supaya properti juga bisa bergerak," tandasnya.

Baca:

Jokowi-BI Tak Kompak, Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Gagal

Kata Staf Ahli Menkeu soal Paket Ekonomi Kurang Nendang