alexa snippet

Pro dan Kontra Pungutan Dana Ketahanan Energi

Pro dan Kontra Pungutan Dana Ketahanan Energi
Penurunan harga BBM yang akan berlaku mulai 5 Januari 2016 akhirnya menuai pro dan kontra. Foto: Dok SindoPhoto
A+ A-
PENURUNAN harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pada Rabu kemarin dan akan berlaku mulai 5 Januari 2016 akhirnya menuai pro dan kontra.

Hal tersebut tak terlepas dari adanya rencana pemerintah yang akan memungut dana ketahanan energi dari penjualan BBM. Pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.150/liter dari sebelumnya Rp7.300/liter.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, ada tiga komponen pembentukan harga BBM, yaitu harga minyak dunia dan Indonesia Crude Price (ICP), kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), dan efisiensi mata rantai pasokan yang dikelola PT Pertamina (Persero).

Dengan pertimbangan tersebut, harga keekonomian premium yang semula Rp7.300 per liter menjadi Rp6.950 per liter. Namun, pemerintah akan memungut dana ketahanan energi Rp200 per liter, sehingga harga baru premium Rp7.150 per liter atau turun Rp150 per liter.

"Dengan itu kita simpan Rp200 per liter untuk dikumpulkan jadi dana ketahanan energi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Sementara itu, harga keekonomian BBM jenis solar yang semula Rp6.700 menjadi Rp5.650 per liter. Pemerintah juga memungut dana untuk pengurasan energi fosil dari solar sebesar Rp300, dengan demikian harga baru solar menjadi Rp5.950 atau turun Rp800 per liter.

"Pertimbangan lain solar dikonsumsi industri dan angkutan umum. Dengan begitu dua-duanya kita capai," tutur dia.

Sudirman menjelaskan, dana yang dipungut tersebut akan diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sementara pengelolaan dilakukan Kementerian ESDM dan kemudian dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

"Intinya setiap jual premium dan solar ditarik di antaranya untuk dana ketahanan energi. Itu perhitungan dengan Pertamina. Akan menjadi dana simpanan dan akan diatur dengan Menkeu," katanya.

Sudirman mengatakan bahwa pemungutan dana ketahanan energi ini berdasarkan pasal 30 UU Nomor 30 tahun 2007. Namun, pada akhirnya rencana pemerintah tersebut menuai pro dan kontrak.
halaman ke-1 dari 5
views: 34.345
loading gif
Top