Labeli 2016 Percepatan Kerja, Jokowi Soroti Kementerian Lamban

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna pertamanya di tahun 2016 ini. Salah satu yang menjadi sorotan mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah kinerja kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai masih kurang cepat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menuturkan, saat memimpin sidang kabinet paripurna tadi, Jokowi menekankan agar seluruh K/L tidak diperbolehkan lagi untuk berleha-leha. Bahkan Presiden menyebut 2016 ini sebagai tahun percepatan kerja.

"Tahun ini disebut sebagai tahun percepatan kerja karena presiden masih merasa ada beberapa bagian wilayah K/L yang masih bekerja dengan speed yang kurang. Maka tidak ada lagi tahun ayo kerja, tapi sudah ada penekanan untuk mempercepat pekerjaan," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Pasalnya, diterangkannya Jokowi menginginkan agar pertumbuhan ekonomi pada 2016 lebih baik dibanding tahun lalu. Karena itu, setiap kementerian dan lembaga harus bekerja ekstra untuk mewujudkan hal tersebut.

Sesuai arahan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, sambung Politisi PDI-Perjuangan ini, K/L diminta untuk mengubah nomenklatur di masing-masing kelembagaan. Tidak boleh lagi ada kalimat bersayap dalam setiap program kementerian.

"Sekarang dipakai bahasa sederhana. Oleh presiden dan wapres disebut dengan bahasa bercanda sebagai bahasa susinisasi yaitu di KKP. Diminta untuk K/L yang lainnya melakukan seperti itu," tutur dia.

Dengan penyederhanaan tersebut, menurut Seskab nantinya akan didapatkan efisiensi. Tidak ketingga Diajuga mencontohkan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikbud) di bawah Mendiknas Anies Baswedan setelah dilakukan penyederhanaan ada Rp2,7 triliun yang bisa disimpan.

"Di tempat-tempat lain akan dilakukan hal sama. Di tempat Susi kurang lebih Rp2 triliun. Memang ada kementerian yang belum melakukannya. Maka kementerian yang belum itu dispeed up yang disebut oleh presiden merupakan tahun percepatan kerja tadi," tandasnya.