Ini Rincian Kontrak Proyek Kementerian PUPR di Awal Tahun

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerangkan total paket kontrak kegiatan tahun 2016 untuk kementeriannya mencakup SDA, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan dengan total 644 paket senilai Rp8,81 triliun.

Dia menambahkan paket kontrak tersebut meliputi bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp811,41 miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain pembangunan jaringan DI Kelarik Kab Natuna, lanjutan pembangunan sistem‎ air baku (SPAM regional) kota dan kabupaten Sorong, dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Batang Anai I seluas 6.764 hektare (ha) Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara untuk bidang jalan dan jembatan, dijelaskannya ada 436 paket senilai Rp7,93 triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua.

Dan di bidang infrastruktur pemukiman sebanyak 11 paket senilai Rp68,87 miliar antara lain pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terafiliasi Gunung Seriang di Kabupaten Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terafiliasi Mentarang Kabupaten Malinau.

"Bidang penyediaan perumahan sebanyak enam paket senilai Rp4,8 miliar, antara lain penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, dan pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan," jelasnya di Jakarta, Rabu (6/1/2015).

Mantan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) ini menuturkan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, pihaknya memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun yang telah dilaksanakan pelelangan dininya sejak Agustus hingga Desember. Adapun total paket yang telah dilakukan lelang dini adalah 5.344 paket, dengan nilai Rp42,74 triliun.

(Baca Juga: Kementerian PUPR Teken Kontrak Proyek Rp8,81 Triliun)

Menurutnya kegiatan lelang dini dan penan‎datanganan kontrak di awal tahun ini bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh. Sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

"Selama ini, pelelangan pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan. Prosesnya membutuhkan waktu hingga empat bulan, sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan di lapangan baru dimulai mendekati tengah tahun," pungkasnya.