Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Menteri BUMN Dinilai Aneh Urusi Proyek Kereta Cepat
Menteri BUMN Dinilai Aneh Urusi Proyek Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengkritik proyek kereta cepat (high speed train/HST) rute Jakarta-Bandung, yang merupakan proyek business to business (B to B) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan China.
Dia mempertanyakan alasan Menteri BUMN Rini Soemarno ikut campur dalam proyek transportasi massal yang seharusnya menjadi kewenangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Menurutnya Rini seakan bergerak sendiri menyepakati proyek infrastruktur prestisius itu tanpa melibatkan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
"Ini hubungannya apa, bagaimana dulu dealnya. Kok bukan Pak Jonan. Kenapa yang mengurus kereta api tidak diajak. Mengapa yang ngurusin kereta api Menteri BUMN. Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
(Baca Juga: Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri)
Apalagi, sambung mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, perusahaan pelat merah yang didaulat untuk menjadi ketua konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah PT Wijaya Karya (Persero). Menurutnya WIKA adalah BUMN konstruksi yang tugasnya membangun rel kereta api, bukan justru membangun kereta apinya.
"Ini WIKA urusannya konstruksi membangun rel kereta bukan ikut join usaha kereta cepat. Kalau join usaha kereta cepat, kasih PT KAI logikanya seperti itu. Sekarang ini makin aneh BUMN kita. BUMN kok bikin hotel. Rakyat kecil seharusnya bisa bikin hotel," tegasnya.
Tak hanya itu, Dia juga menyindir proyek ini yang seolah-olah tidak dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah membiayai BUMN tersebut lewat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Saya tidak suka kalau akal-akalan seperti ini (suntik BUMN dengan PMN). Jadi perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno. Kalau saya lihat ini pengaruh dari Rini Soemarno semakin besar. Saya melihat ini mata rantai bukan dari ini saja, tapi dari berbagai macam. Sumber masalahnya ada salah informasi sehingga presiden memutuskan itu dengan info kurang akurat," tandasnya.
Dia mempertanyakan alasan Menteri BUMN Rini Soemarno ikut campur dalam proyek transportasi massal yang seharusnya menjadi kewenangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Menurutnya Rini seakan bergerak sendiri menyepakati proyek infrastruktur prestisius itu tanpa melibatkan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
"Ini hubungannya apa, bagaimana dulu dealnya. Kok bukan Pak Jonan. Kenapa yang mengurus kereta api tidak diajak. Mengapa yang ngurusin kereta api Menteri BUMN. Ada keanehan-keanehan yang harus disingkap," katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
(Baca Juga: Soal Kereta Cepat, Jokowi Jangan Terjerumus Masukan Menteri)
Apalagi, sambung mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, perusahaan pelat merah yang didaulat untuk menjadi ketua konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah PT Wijaya Karya (Persero). Menurutnya WIKA adalah BUMN konstruksi yang tugasnya membangun rel kereta api, bukan justru membangun kereta apinya.
"Ini WIKA urusannya konstruksi membangun rel kereta bukan ikut join usaha kereta cepat. Kalau join usaha kereta cepat, kasih PT KAI logikanya seperti itu. Sekarang ini makin aneh BUMN kita. BUMN kok bikin hotel. Rakyat kecil seharusnya bisa bikin hotel," tegasnya.
Tak hanya itu, Dia juga menyindir proyek ini yang seolah-olah tidak dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah membiayai BUMN tersebut lewat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Saya tidak suka kalau akal-akalan seperti ini (suntik BUMN dengan PMN). Jadi perlu dipertanyakan reputasi Rini Soemarno. Kalau saya lihat ini pengaruh dari Rini Soemarno semakin besar. Saya melihat ini mata rantai bukan dari ini saja, tapi dari berbagai macam. Sumber masalahnya ada salah informasi sehingga presiden memutuskan itu dengan info kurang akurat," tandasnya.
(akr)
Explore More