Pemerintah Sadar Kereta Cepat Proyek Rugi

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bukan proyek yang menguntungkan, tapi cenderung merugikan.

‎Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengatakan, pembangunan proyek angkutan masal di manapun bukan proyek untung. Karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah agar proyek tersebut dapat menutupi kerugian.

"‎Jadi, enggak ada bicara proyek untung. MRT juga rugi dulu," katanya di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (12/2/2016). (Baca: Bappenas: Kereta Cepat Bukan Proyek Dadakan)

Menurutnya, proyek kereta cepat sebagai kunci utama (key driver) pengembangan wilayah di sekitar proyek tersebut.‎ Belajar dari pengalaman China yang mengembangkan high speed railway (HSR) Beijing-Shanghai yang mendatangkan manfaat‎ aglomerasi secara signifikan.

"Pengalaman di China, tiap kota yang disinggahi itu langsung tumbuh 0,6% ampai 1% dari PDB. Estimasi manfaat aglomerasi pada kota lapis kedua dan ketiga bisa sangat besar, setara dengan 0,55% dari total GDP di Jinan per tahun 0,63% di Jilin ‎dan 1% di Dezhou," tutur dia.

Selain itu, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga bisa menurunkan biaya logistik yang diinginkan pemerintah. Target penurunan biaya logistik hingga akhir 2019 sebesar 6,8%, di mana 3 persennya berasal dari transportasi darat.

"‎Nah, ini yang perlu dicatat, pembangunannya bukan semata kereta cepat, tapi sebagai key driver. Memang rugi, di mana-mana enggak ada yang untung. Maka itu peran pemerintah mempercepat perizinan. Jangan dipikir percepat perizinan enggak untung buat swasta, itu untung luar biasa," tandasnya.

Baca:

Jonan: BUMN Tak Punya Kewenangan Izin Konsesi Kereta Cepat

Proyek Kereta Cepat Diragukan Akan Berjalan Mulus

DPR Ragukan Kemampuan Kereta Cepat China