Jokowi Harus Tegas, Pilih Raskin atau Voucher Pangan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron ‎mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bisa memastikan mana yang lebih penting saat ini untuk masyarakat miskin, apakah tetap menggunakan beras miskin (raskin) atau voucher pangan.

Herman mengatakan, jika voucher pangan diberlakukan, belum tentu menjadi kepentingan utama masyarakat kurang mampu. Pasalnya, sejak raskin diberlakukan, raskin telah menjadi salah satu komponen dalam kestabilan pangan Indonesia.

"Presiden harus berani menentukan. Saya berikan bahan pertimbangan kalau raskin saat ini adalah bagian dari integral sistem ketahanan pangan nasional," kata politikus Partai Demokrat itu, Rabu (18/5/2016).

(Baca: Siap-siap, Raskin Akan Dihapus Diganti Voucher Pangan)

Dia menjelaskan, saat ini stok nasional raskin mencapai 2,7 juta ton. Dan ini ibarat outlet bagi masyarakat kurang mampu.

"Kalau tidak ada outlet-nya mereka akan menyimpan di mana dan kalau berasnya rusak bagaimana? Masyarakat mau makan apa? Siapa yang akan mau tanggung jawab?" pungkas Herman.