BPS Beberkan Kendala Sensus Ekonomi 2016

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan masih menemui beberapa kendala saat melakukan pendataan sensus ekonomi 2016 selama periode 1-31 Mei 2016, khususnya terkait masih adanya masyarakat yang enggan usahanya didata. Kepala BPS Suryamin membeberkan sulitnya mendata usaha di kawasan industri karena harus ada izin dari pengelola kawasan.

"Kemudian ada juga yang memang harus mendapatkan izin pengelolanya seperti di kawasan perdagangan dan industri. Namun petugas sensus tidak menyerah dan akan tetap melakukan penyisiran.," ujarnya di rumah dinas Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Jakarta, Jumat (27/5/2016).

(Baca Juga: Sensus Ekonomi 2016, JK Jamin Tak Ada Pertanyaan Soal Pajak)

Selain itu dia juga menerangkan banyak masyarakat yang masih enggan disensus karena khawatir tentang pertanyaan soal pajak. Namun BPS menjamin sensus ekonomi tidak terkait dengan hal tersebut yakni soal pajak.

"Juga masih ada keraguan yang bersangkutan dengan pajak. Kami sampaikan tidak ada, data individu perusahaan juga kami jamin kerahasiaannya dan tidak ada biaya apapun," sambung dia

Sementara lanjut Suryamin, BPS melalui sensus ekonomi mencatat ada 22,6 juta usaha di Indonesia sepuluh tahun lalu. Mulai dari perusahaan besar yang berskala tetap hingga pedagang kecil. Angka tersebut diprediksi akan meningkat pada sensus ekonomi tahun ini, lantaran didorong adanya kemajuan teknologi.

"22,6 juta pada 2006, struktur ekonomi pasti berubah karena ada era IT. Dalam sisa waktu lima hari lagi ada kendala di rumah tangga masih ada yang ditutupi, tetap akan kami kejar," pungkasnya.