Dua Kali Geser Posisi, Sofyan Djalil: Saya Hanya Prajurit

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja jilid II. Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional menjadi salah satu menteri yang terkena perombakan tersebut.

Pria asal Aceh ini sekarang ditempatkan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), menggantikan Ferry Mursyidan Baldan yang didepak Jokowi dari kabinet. Terhitung, Sofyan telah dua kali mengalami pergeseran posisi setelah pada perombakan kabinet jilid I, dia yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian digeser menjadi Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Menanggapi hal itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Kabinet Indonesia Bersatu I (SBY) ini santai menjawab. Alumnus Tufts University, Massachusetts, AS, ini menyebut dirinya hanyalah seorang prajurit yang harus siap ditugaskan dimanapun. Dia pun tak masalah jika harus mengalami dua kali pergeseran posisi asalkan dapat menciptakan nilai tambah dimanapun diposisikan.

"‎Ada istilah tentara, saya prajurit, dimanapun saya ditugaskan saya laksanakan, yang terpenting bagaimana meciptakan nilai tambah dimanapun kita ditugaskan. Itu. Nanti kita ngobrol‎‎," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Menjadi Menteri Agraria, Sofyan mengaku akan segera mempercepat reformasi agraria. Menurutnya, apapun yang bagus dan telah diletakkan dasarnya oleh Menteri Agraria sebelumnya akan tetap dilanjutkan dan yang kurang cepat akan segera dipercepat. (Baca: Ini Latar Belakang Pemilihan Menteri Ekonomi Baru)

"‎Pokoknya apa yang sudah bagus yang sudah diletakkan dasar oleh Pak Ferry, kita lanjutkan, mana yang kurang cepat kita percepat. Yang paling penting adalah reformasi agraria," imbuh dia.

Mantan Menko bidang Perekonomian ini mengaku akan memberikan sertifikat tanah sebanyak mungkin kepada masyarakat. Sebab, hal tersebut dapat menjadi aset ekonomi yang produktif. Karena selama ini, banyak masyarakat yang kesulitan mengakses ke perbankan lantaran tidak memiliki sertifikat atas tanah ataupun properti mereka.

"Oleh karena itu, program sertifikasi secara lebih luas akan kita percepat. Target Presiden beberapa juta hektar bisa kita bagikan kpada masyarakat sebagai aset ekonomi," pungkasnya.