Sri Mulyani Sebut Target Penerimaan Negara 2016 Ambisius

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, yang sebesar Rp1.786,225 triliun terlalu ambisius. Padahal target tersebut sudah diturunkan oleh menkeu sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, dari angka semula Rp1.822,545 triliun di APBN 2016.

Selain target penerimaan negara yang cukup ambisius, kata Sri Mulyani, pihaknya juga harus memutar otak untuk mencapai target dana warga negara Indonesia (WNI) yang masuk lewat program pengampunan pajak (tax amnesty).

"Hari ini kita melaporkan kepada Bapak Presiden, persiapan untuk pelaksanaan tax amnesty maupun keseluruhan perencanaan penerimaan negara tahun 2016. Kita menyadari bahwa di dalam APBN 2016 ini selain target penerimaannya cukup ambisius, juga ditambah dengan target penerimaan dari amnesti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Kendati demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak mau terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai kemungkinan tercapai atau tidak tercapainya penerimaan negara tahun ini. Dirinya masih akan mempelajari secara keseluruhan mengenai postur anggaran yang telah ditetapkan oleh pendahulunya tersebut. (Baca: Bos OJK Minta Sri Mulyani Fokus Stabilisasi Sistem Keuangan)

"Saya kan baru 24 jam jadi menkeu. Jadi kita lihat semuanya. Jadi pada saat ini yang kita lihat adalah APBN yang sudah disetujui. Ya kita perhatikan berapa banyak dan apa yang sudah disepakati itu berapa target penerimaannya," imbuh dia.

Selain itu, Sri Mulyani juga akan mengkaji secara lebih mendalam titik mana dari target penerimaan negara yang paling lemah dan sulit untuk dicapai. Setelah itu, baru pihaknya akan mencari cara bagaimana untuk mencapai target tersebut.

"Saya tidak mengatakan apa-apa, saya rasa yang paling baik adalah sekarang lihat, dikaji, didalami, dipersiapkan. Nanti kita akan tau apakah bisa dicapai, kalaupun bisa dicapai caranya bagaimana," tuturnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah membangun kepastian di dalam internal Kementerian Keuangan, kepastian kepada para pelaku usaha, dan kepastian mengenai arah dan kebijakan pemerintah ke depannya. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga harus disiapkan untuk melaksanakan tugas negara ini dengan baik.

"Karena itu yang paling penting supaya kami bisa jalan kembali. Ketidakpastian harus diturunkan sehingga para pelaku ekonomi bisa melakukan perencanaan kegiatan ekonominya," tandasnya.