Ekonomi Kesejahteraan Lindungi Masyarakat Belum Mapan

JAKARTA - Indonesia harus mengubah strategi ekonomi dari kapitalisme menjadi ekonomi kesejahteraan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat yang belum mapan.

“Ekonomi kesejahteraan melindungi masyarakat belum mapan dari pasar bebas. Kita tidak bisa menghindari globalisasi, tapi globalisasi jangan mengatur kita,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), saat melantik 271 DPRt Partai Perindo se-Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (27/9/2016).

Menurut HT, persoalan mendasar perekonomian Indonesia adalah kesenjangan sosial yang terus melebar. Terjadi kesenjangan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Pusat pertumbuhan Indonesia terfokus di kota-kota besar saja, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan dan lainnya. Padahal Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota yang semestinya turut menjadi sasaran pembangunan.

“Kita bangun Indonesia dengan ekonomi kesejahteraan,” tegasnya, di hadapan ribuan kader partai berlambang rajawali tersebut

Untuk itu, kalangan menengah ke bawah perlu didorong supaya tumbuh produktif membangun daerah. Di antaranya petani, nelayan, buruh, pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dan lainnya. Mereka perlu mendapat keberpihakan dengan regulasi khusus terkait akses modal yang murah, pelatihan dan proteksi dari pasar bebas

“Kalau kita diatur globalisasi maka masyarakat yang belum siap akan tergerus. Mayoritas masyarakat kita masih di situ,” jelasnya.

HT mengingatkan untuk itulah kehadiran Partai Perindo bertujuan untuk mengubah arah kebijakan negara. Sejauh ini Partai Perindo telah melantik keseluruhan pengurus DPW di 34 provinsi, DPD di 514 kabupaten/kota, DPC di 5.285 kecamatan dan 8.918 DPRt di desa/kelurahan. (Elzam Zami)