Wapres JK Pastikan Proyek Listrik 35.000 MW Molor

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Wapres JK) memastikan pembangunan proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) tidak akan selesai tepat waktu. Awalnya, proyek prestisius itu akan dikebut hingga 2019 namun diperkirakan target tersebut akan molor dari waktu tersebut.

(Baca: JK: Proyek Listrik 35.000 MW Keramat)

JK mengatakan, pemerintah memang berharap pada 2019 akan ada pembangkit listrik dari proyek 35.000 MW yang dapat dihasilkan. Namun, pemerintah tetap mawas diri bahwa pembangunannya tidak akan maksimum hingga mencapai kapasitas 35.000 MW.

"‎Ya kita lihat nanti perkembangannya dari pameran ini (proyek 35.000 MW). Kita harap 2019 ada capaian, mungkin tidak maksumum tidak sampai 35.000 MW," katanya di JCC, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Menurutnya, yang terpenting pada tahun mendatang tidak ada lagi daerah di Tanah Air yang tidak teraliri listrik. Selain itu, prioritasnya saat ini agar ada aliran listrik yang berkesinambungan‎ sehingga tidak mengganggu sistem distribusi.

"Targetnya (proyek 35.000 MW) mungkin molor sedikit. Yang penting tahun-tahun akan datang tidak ada lagi daerah-daerah yang tidak terlistriki.‎ Tetapi yang paling penting berkesinambungan sehingga tidak mengganggu sistem distribusi," kata JK.

Sebelumnya, Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan, proyek kelistrikan 35.000 MW baru akan selesai pada 2020. Sebelumnya, pemerintah menargetkan proyek listrik rampung pada 2019, tapi total kapasitas yang bisa diselesaikan dalam tiga tahun ke depan diprediksi hanya 23.000 MW.

Luhut mengatakan, jika pada 2019 sudah ada 23.000 MW yang bisa beroperasi secara komersial (commercial on date), itu sudah cukup bagus. ‎Sementara, sisanya baru bisa diselesaikan pada 2020.

(Baca: JK Buka Pameran Hari Kelistrikan Nasional ke-71)

"‎Saya kira kalau 23.000 MW bisa COD 2019 sudah bagus. Sisanya 12.000 MW atau 10.000 MW itu financial closing sudah. Terus underconstruction, selesai 2020 sudah oke. Karena 2020 kita mulai lagi penambahan kira-kira 8.000 MW yang baru‎," katanya beberapa waktu lalu.

Mantan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan ini juga mememinta agar PLN mempercepat pengerjaan proyek kelistrikan 35.000 MW. Pasalnya, selama ini pengerjaan proyek dinilai masih terlalu lama.

Dia meminta selama ini proses bisnis mulai dari lelang tender, penandatanganan power purchasing agreement (PPA) hingga financial closing yang memakan waktu hingga dua tahun agar prosesnya dipercepat. "Bisnis prosesnya itu misalnya untuk proses price agreement itu kan sampai dua tahun. Kalau bisa dipercepat," terangnya.

Menurutnya, segala proses bisnis tersebut harus dipercepat sehingga maksimal dalam 1,5 tahun proyek tersebut sudah bisa masuk masa konstruksi. Sebab jika tidak, maka proyek prestisius tersebut tidak akan selesai pada 2019.

"Price agreement kalau bisa dipercepat 8 bulan 10 bulan supaya jadi.‎ Financial closing juga agak lambat, supaya dalam dua tahun paling ngga 1,5 tahun sudah bisa konstruksi," tandas Luhut.