Dua Tahun Jokowi-JK, Cabut Subsidi BBM hingga Paket Deregulasi

JAKARTA - Dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah menelurkan berbagai kebijakan mulai dari pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga paket kebijakan ekonomi yang hingga kini telah ada 13 buah. Diklaim mampu menciptakan kondisi ekonomi Indonesia lebih baik, namun beberapa kebijakan justru belum berjalan sesuai rencana.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintahan Jokowi-JK diawali dengan situasi perekonomian global yang masih belum menentu. Menurutnya pemerintah harus berjibaku melakukan berbagai cara agar Indonesia tidak terjerembab terlalu dalam.

Salah satu kebijakan fundamental yang dilakukan pemerintah, kata dia adalah dengan mencabut subsidi BBM pada akhir 2014 lalu. Meskipun sempat menimbulkan kontroversi, namun pemerintah tetap bersikukuh untuk mencabut subsidi dan mengalihkannya untuk program yang lebih produktif.

"Saya kira perlu digaris bawahi pemerintahan Jokowi-JK yang mengambil langkah bukan hanya taktis tapi fundamental dalam situasi ekonomi dunia yang melambat. Pertama, dilakukan dan itu tetap harus kita catat yaitu penurunan subsidi besar-besaran pada akhir 2014," katanya dalam konferensi pers Dua Tahun Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Meski begitu penurunan harga BBM di Tanah Air dinilai belum sepadan di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia. Sebelumnya Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, harga BBM masih dianggap mahal dan dinilai membebani masyarakat. Bahkan menurutnya subsidi yang mencapai Rp8,3 triliun dari penjualan BBM di semester I tahun ini dinilai terlalu besar.

"Komisi VII belum pernah diberikan laporan keuangan Pertamina. Tetapi dari harga BBM yang berlaku, rasanya pertamina untung besar karena jual harga jauh di atas harga keekonomiannya," terang Gus Irawan.

Hal fundamental lainnya yang dilakukan pemerintah Menko Darmin adalah dengan mengeluarkan berbagai paket deregulasi dan reformasi kebijakan ekonomi. Saat ini, setidaknya telah ada 13 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk berinvestasi serta untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Mantan Dirjen Pajak ini menambahkan, paket deregulasi tersebut terdiri dari perizinan tiga jam yang mencakup delapan sektor, kemudahan untuk mendapatkan izin investasi, hingga daftar negatif investasi (DNI).

"Kalau anda lihat sampai nanti ke UKM mendorong penghasilan MBR sampai kepada ekspor, sebenarnya itu dia deregulasi itu. Semuanya kalau diurut dia ada dalam rangkaian itu. Dan itu memang rangkaian bisnis di setiap negara," tandasnya.

Namun kehadiran paket kebijakan ekonomi dinilai oleh DPR tidak sejalan dengan industri yang dibangun di Indonesia untuk saat ini. Komisi XI DPR RI melihat banyak kebijakan yang melenceng dari yang dibutuhkan Indonesia.

"Kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak sejalan dengan industri yang dibangun. Misalnya, kita mau mengarah industri pertanian. Tapi, yang kita bangun industri elektronik. Ini tidak mengena," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafidz Tohir.

Bahkan Presiden Jokowi sempat menegur Menko Darmin terkait program deregulasi peraturan serta paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejak tahun lalu masih meninggalkan masalah. "Deregulasinya terus kita lakukan Pak Menko (Darmin), tidak berhenti. Karena saya lihat sudah ada yang dipotong, tapi muncul lagi aturan-aturan di tingkat di bawah menteri yang itu juga menurut saya sangat mengganggu," terang Jokowi.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta Menko Darmin untuk mengawal implementasi paket kebijakan agar benar-benar konkret di lapangan. Khusus untuk dwelling time, Jokowi juga memerintahkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan kementerian teknis lainnya untuk melakukan perombakan dan reformasi secara besar-besaran di pelabuhan.

"Karena angka dwelling time masih tinggi. Ini sudah saya kirim tim khusus dari Polri tapi diharapkan nanti juga dari kementerian-kementerian terkait dengan ini masuk sistemnya masuk, Polri masuk selesai, sistem masuk. Saya kira nanti semua akan seperti itu sehingga inefisiensi di semua lini bisa kita kurangi besar besaran. Bisa kita hilangkan," pungkas Jokowi.