Dorong Peran Pengusaha Lokal, Sri Sultan Siap Bantu Negosiasi

YOGYAKARTA - Pengusaha lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didorong untuk lebih berperan dalam pembangunan, mengingat minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II, tingkat I ataupun alokasi dari pemerintah pusat total yang hanya sekitar Rp5 triliun. Bahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan siap membantu negosiasi.

Sri Sultan menambahkan ingin pertumbuhan ekonomi DIY lebih cepat, dan pengusaha lokal dalam membantu pemerintah terkait pembangunan di daerah. "Investor lokal jangan hanya menjadi penjual alat semata. Harus bisa turut untuk memproduksi," tuturnya.

Sementara terkait keberadaan bandara baru, diharapkan dapat memicu perekonomian DIY. Pengusaha lokal diminta bisa ikut menanamkan investasi, ketika saat ini pembebasan seluas 586 hektare sudah selesai sedangkan yang digunakan bandara hanya sekitar 480 hektare.

Dia menerangkan pengusaha lokal bisa membidik lahan sisanya di kiri kanan boulevard dari bandara baru tersebut dengan menggandeng pengelola bandara Angkasa Pura I. Bahkan harusnya, para pengusaha lokal sudah melakukan negosiasi dengan Angkasa Pura dimana Sri Sultan bersedia membantu negosiasi para pengusaha agar bisa tanamkan investasinya di kawasan bandara.

Tak hanya di kawasan bandara baru, dia juga tengah mendorong para pengusaha lokal agar segera melakukan investasi di kawasan pantai selatan Gunungkidul. Pasalnya dia khawatir investor kelas kakap baik nasional ataupun internasional mulai menggarap kawasan pantai selatan Gunungkidul

"Para pengusaha lokal harus bergerak. Jangan hanya diam, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Dan saya siap untuk memfasilitasinya, tenang saya tidak akan meminta saham, "tegas dia

Menurut Sultan, untuk membangun kawasan pantai selatan Gunungkidul, sebenarnya adalah hal yang sangat mudah. Guna menarik investor lokal, sebenarnya yang harus disediakan pertama kali adalah aliran listrik. Karena baginya dan bagi investor, aliran listrik sangat vital untuk sebuah investasi.

Diharapkan pemerintah Gunungkidul agar memfasilitasi pembukaan jaringan listrik di kawasan pantai selatan Gunungkidul. Pasalnya, jika aliran listrik sudah tersedia, dia yakin para investor akan dengan sendirinya dating ke kawasan tersebut untuk menanamkan investasinya. "Bagaimana mungkin mau membangun hotel, wong listriknya saja tidak ada," selorohnya.

Sementara Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta Hilman Tisnawan menandaskan keberadaan bandara baru dan juga kekhawatiran hilangnya Tanah di kawasan pantai Selatan Gunungkidul akibat dikuasai oleh investor nasional ataupun internasional memang harus diantisipasi. Menurut dia antisipasi tersebut bisa mulai dilakukan sejak pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 mendatang.

"RPJMD nanti perannya sangat penting, karena itu sangat menentukan. Sebenarnya pemerintah daerah harus mulai menggandeng pelaku dari nasional ataupun dari daerah lain," ujarnya.