Penurunan Komoditas Hortikultura Bikin Inflasi Jakarta Rendah

JAKARTA - Pencapaian inflasi Jakarta sepanjang 2016 di level 2,37% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi inti dan volatile food, di tengah kenaikan inflasi administered prices seiring pola musiman pada penghujung tahun 2016. Terkendalinya inflasi 2016 didukung oleh Inflasi kelompok inti yang bergerak relatif stabil sejak awal tahun 2016.

Emas perhiasan, yang mengalami deflasi cukup dalam sebesar 5,72% (mtm), sejalan harga emas internasional yang turun sejak Oktober 2016, kembali menjadi penyumbang utama deflasi kelompok sandang sebesar 0,90% (mtm). Selain itu, deflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,06% (mtm) dan deflasi kelompok kesehatan sebesar 0,06% (mtm) turut menyebabkan terkendalinya inflasi inti.

Tingkat permintaan masyarakat yang masih relatif terbatas, didukung oleh ekspektasi harga masyarakat yang terjaga, serta nilai tukar yang terkendali, merupakan faktor lain yang turut mendukung pencapaian inflasi inti yang stabil tersebut. Pada saat yang bersamaan, inflasi volatile food juga bergerak terkendali.

Terjaganya inflasi volatile food terutama disebabkan oleh turunnya harga-harga komoditas hortikultura dan stabilnya harga beras. Harga cabai merah dan bawang merah tercatat mengalami deflasi, masing-masing sebesar 10,15% (mtm) dan 9,84% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Jumlah pasokan yang berangsur normal, mendukung turunnya harga komoditas hortikultura, seiring meredanya curah hujan di daerah sentra. Adapun harga beras tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya.

“Antisipasi pengadaan beras oleh Jakarta, dilakukan lewat bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, untuk dapat menjaga pasokan beras. Dengan demikian tidak terjadi lonjakan harga beras di Jakarta,” jelas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Doni P. Joewono di Jakarta.

Berbagai perkembangan tersebut membawa inflasi kelompok bahan makanan pada Desember 2016 sebesar 0,09% (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebelumnya (1,82% mtm). Sebaliknya, inflasi administered prices meningkat, walau masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan pola musimnya.

Subkelompok transpor mengalami inflasi sebesar 1,09% (mtm). Berbagai komoditas transportasi tercatat mengalami kenaikan, antara lain adalah angkutan udara (9,86% mtm) dan kereta api (2,95% mtm). Hal tersebut terkait libur Natal dan tahun baru 2017 yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan (berlibur), sehingga permintaan jasa angkutan meningkat cukup signifikan.

Kenaikan harga BBM non-subsidi (pertamax, pertalite dan dexlite) per 16 Desember 2016, juga turut menyebabkan kenaikan inflasi administered prices pada Desember 2016. Dia juga menyampaikan proyeksi dengan memperhatikan pola perkembangan harga-harga terhadap beberapa komoditas di pasar-pasar di Jakarta hingga Desember 2016, rencana kebijakan pemerintah ke depan serta prospek perekonomian domestik yang diperkirakan membaik, inflasi pada tahun 2017 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2016.

“Kenaikan terutama dipicu oleh rencana pemerintah untuk mencabut subsidi listrik kelompok 900 VA secara bertahap pada pada tahun 2017. Pencabutan subsidi listrik tersebut tidak hanya berdampak pada naiknya tarif tenaga listrik, tetapi juga harga barang/jasa lainnya, terutama yang berasal dari industri rumahan, serta sewa dan kontrak rumah," ujarnya.

Dia menambahkan selain listrik, rencana kebijakan pemerintah dalam melakukan distribusi tertutup untuk LPG 3 kg, dan tentu kebijakan lainnya seperti kenaikan UMP (upah minimum provinsi) tahun 2017, juga akan berkontribusi terhadap kenaikan inflasi tahun 2017.

Prospek ekonomi yang diperkirakan membaik, cenderung diikuti oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa, sehingga turut meningkatkan tekanan inflasi. Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI dalam menentukan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi terus ditingkatkan.

Di sisi pangan, perluasan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kerjasama antardaerah akan dilakukan, di samping terus mendorong peran BUMD di bidang pangan.

Di samping itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga akan melakukan penguatan fungsi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (Informasi Pangan Jakarta/IPJ) agar dapat berfungsi lebih optimal dalam menjangkar harga pangan di Jakarta. Untuk itu dukungan komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar tercapai kestabilan inflasi yang mendorong pembangunan ekonomi DKI Jakarta secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.