Sektor Riil

Pencantuman label berbahasa Indonesia harus diawasi

Jum'at,  6 Juli 2012  −  12:32 WIB
Pencantuman label berbahasa Indonesia harus diawasi
ilustrasi Foto: Okezone

Sindonews.com - Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM) mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap berbagai produk pangan impor. Pengawasan dikhususkan pada penggunakan Bahasa Indonesia pada informasi komposisi produk pada kemasan.

Hal tersebut seperti disampaikan Sekjen PIPIMM Franky Sibarani dalam acara Temu Media dengan tema Kesiapan industri dan konsumen dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di Ruang Rapat PIPIMM, Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/7/2012).

Menurut Franky, masyarakat atau konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang produk makanan yang akan dibelinya. "Kalau keterangannya bahasa asing, bisa jadi konsumen salah menafsirkan. Kalau ternyata ada kandungan berbahayanya. Tapi karena informasinya berbahasa asing, konsumen kan jadi tidak tahu. Kalau sudah begitu konsumen juga yang dirugikan," terang Franky dalam kesempatan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PIPIMM Suroso Natakusuma menerangkan, dari kacamata hukum, imbauan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kemasan produk pangan impor memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi jangan diartikan sempit kalau masyarakat Indonesia tidak mengerti Bahasa Inggris.

"Kalau kita ekspor produk ke Arab, ya harus ada Bahasa Arabnya, kalau ke Jepang ya ada Bahasa Jepangnya begitu juga buat produk yang masuk ke Indonesia ya harus ada Bahasa Indonesianya. Bukan berarti mereka tidak mengerti Bahasa Inggris, tapi memang sudah peraturannya seperti itu," tegas Suroso.

Diharapkan, imbuh Suroso lagi, berbagai produk impor yang masuk di Indonesia harus mencantumkan informasi komposisi produk dengan bahasa Indonesia sehingga konsumen mengetahui isi atau kandungan yang terdapat di dalam produk yang dibelinya. Dengan demikian masyarakat terhindar dari kandungan berbahaya pada makanan.

"Masyarakat harus berdaya menentukan produk tersebut layak atau tidak dikonsumsi. Diharapkan konsumen bisa melaporkan apabila menemukan produk yang tidak layak konsumsi," tutupnya.






(and)

views: 1.125x
shadow