Makro

Pertamina berhasrat kelola Blok Mahakam

Senin,  16 Juli 2012  −  20:41 WIB
Pertamina berhasrat kelola Blok Mahakam
Ilustrasi

Sindonews.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berharap menjadi operator di Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Hal tersebut seiring dengan keinginan pemerintah agar Pertamina memiliki saham terbesar di blok yang sebelumnya dikelola oleh Total EP Indonesia.

"Kami siap menjadi operator," ucap Direktur Utama PT PHE, Salis Aprilian kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/7/2012).

Menurutnya, landasan kesiapan PHE dilihat dari resiko pengelolaan Mahakam sudah rendah. Selain itu, dia menuturkan sesuai aturan, blok yang sudah habis kontrak dikembalikan ke negara.

"Kami harapkan, setelah dikembalikan ke negara pemerintah memberi kepercayaan kepada Pertamina untuk menjadi operator di Mahakam," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengakui menginginkan PT Pertamina (Persero) menjadi pemilik saham mayoritas Blok Mahakam di Kalimantan Timur setelah tahun 2017, namun tetap dibantu oleh Total EP Indonesie selaku operator Mahakam saat ini.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini menuturkan selain Pertamina, perusahaan daerah juga bisa ikut mengelola Mahakam. Namun, menurut dia, belum ada keputusan besaran persentase saham atau hak partisipasi (participating interest/PI) yang dimiliki Pertamina dan daerah nantinya.

Rudi juga mengatakan, operator Mahakam saat ini yakni perusahaan asal Perancis, Total EP Indonesie akan tetap ikut mengelola Mahakam. "Pemerintah tidak mau Total pergi. Kami butuh Total, bukan hanya teknologi, uang dan sumber daya manusianya, tapi juga pengalaman di lapangan. Itu tidak murah," ujarnya di Jakarta, Senin (16/7/2012).

Apalagi, lanjutnya, tidak mudah mengundang investor baru untuk mengelola lapangan sebesar Mahakam. "Jangan sampai produksi gas nasional terganggu. Produksi gas Mahakam merupakan yang terbesar saat ini," lanjutnya.

Dia menambahkan, nantinya sebagai pengelola Mahakam adalah Pertamina, Total, dan daerah. Untuk operator, belum dipastikan dari pemilik saham terbesar karena penentuannya dilakukan secara B to B (antar bisnis) antara Pertamina dan Total. "Bisa ditetapkan secara bergantian misalkan tiap dua tahun sekali atau selamanya," ucap Rudi.

Pemerintah akan memutuskan kelanjutan pengelolaan Mahakam paling lambat Desember 2012, sekaligus memutuskan perpanjangan kontrak Mahakam baik dari sisi nasionalisme, finansial, juga keberlangsungan produksi.

"Awalnya kami harapkan Agustus 2012, namun sepertinya terlalu dekat, sehingga paling lambat Desember 2012," tandasnya.


(gpr)

views: 956x
shadow