5 langkah SBY menghadapi krisis

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan lima langkah pengamanan dan mitigrasi krisis yang dilakukan selama tahun 2012 pada laporan pembacaan nota keuangan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Langkah pertama, SBY mengatakan pemerintah mengajukan perubahan APBN 2012 yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global dan gejolak harga minyak dunia, pada kondisi fiskal dan perekonomian.

"Melalui APBN-P 2012, kita sediakan anggaran stimulus fiskal dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk tambahan belanja infrastruktur. Kita juga sediakan tambahan anggaran subsidi energi untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia," ujar SBY dalam pidato pengantar Nota Keuangan, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Kemudian, pemerintah juga melakukan percepatan dan perbaikan penyerapan belanja, terutama belanja barang dan modal agar memberikan dampak yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi. SBY menuturkan, pada pengawalan proses ini dibentuklan sebuah satuan tugas khusus.

"Ketiga, koordinasi dan kewaspadaan bersama antara Pemerintah dengan otoritas moneter kita tingkatkan, untuk menghadapi berbagai tekanan yang mungkin muncul akibat krisis," jelasnya.

Maka dari itu, menurutnya Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan Sistem Protokol Manajemen Krisis untuk menghadapi krisis di sektor keuangan dan tekanan terhadap keuangan negara, melalui pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.

Keempat, Pemerintah bersama BI juga telah mempersiapkan strategi stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

"Kelima, Pemerintah juga telah mempersiapkan fasilitas kedaruratan (contingency facility) secara bilateral dan multilateral, yang sewaktu-waktu siap dipakai untuk mengamankan kondisi pasar domestik apabila diperlukan," tuturnya.

SBY menegaskan dengan langkah-langkah ini, disertai pengalaman dalam mengatasi krisis pada tahun 2008 lalu, ekonomi nasional aman dari gejolak ekonomi dan keuangan global.