Soal SPLP, Pemerintah minta tambah 2 kota

Sindonews.com - Pemerintah Indonesia meminta penambahan dua kota pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Dammam dan Madinah. Sebelumnya pemerintah hanya membuka di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riat.

Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah meminta kepada Kerajaan Saudi Arabia, untuk membuka pelayanan pengurusan SPLP untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstay atau habis masa tinggal.

Menurutnya, perlunya penambahan dua kota lagi untuk memaksimalkan pengurusan SPLP yang harus dikerjakan sampai pada 3 Juli 2013. Jika hal tersebut sudah disepakati maka sudah disiapkan petugas tersebut. Saat ini hanya terdapat 59 loket di dua daerah tersebut.

"Jika penambahan dua kota tersebut sudah disepakati maka kita langsung menurunkan petugas untuk mengurus SPLP para TKI," tandasnya saat ditemui di Kemenko Kesra, dalam rakor tingkat menteri dan lembaga, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013).

Menurutnya, saat ini diperkirakan sekira 65 ribu TKI yang telah diproses. Sekira 22 ribu tinggal mendapatkan exit permit. Dengan penambahan dua kota, maka diperkirakan kita dapat mengejar sekitar 4000-5000 pembuatan SPLP dalam sehari. "Diperkirakan, sekira 150 ribu pendaftar untuk mendapat SPLP," ujarnya.