Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Serap 16,2 Juta Tenaga Kerja, Begini Alasan Audit Industri Sawit
loading...
Dipaparkan sawit merupakan komoditas ekspor andalan dengan total nilai ekspor mencapai USD35 Milliar. Bahkan nilai ekspornya menjadi yang terbesar melebihi sektor migas (minyak dan gas bumi). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, bahwa industri sawit di Indonesia bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun mewujudkannya diperlukan pembenahan di industri sawit dari hulu sampai dengan hilir.
Ia memaparkan, sawit merupakan komoditas ekspor andalan dengan total nilai ekspor mencapai USD35 Milliar. Bahkan nilai ekspornya menjadi yang terbesar melebihi sektor migas (minyak dan gas bumi).
"Industri sawit menyerap banyak tenaga kerja, di antaranya 4,2 juta lapangan kerja langsung dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung," kata Ateh dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit se-Indonesia Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) Kamis (7/7/2022).
Ateh mengungkapkan, latar belakang BPKP melakukan audit sawit bermula dari permintaan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mencangkup dari hulu sampai dengan hilir. Adapun ruang lingkup audit tata kelola industri sawit sangat luas dan melibatkan banyak stakeholder.
Untuk itu dikedepankan pelaksanaan audit secara kolaboratif. Adapun kolaborasi pelaksanaan audit melibatkan instansi terkait seperti, Kejaksaan Agung, Perwakilan BPKP di 29 provinsi, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran) dan Polri.
“Ruang lingkup audit yang dilakukan tim gabungan dengan Kejagung RI meliputi perkebunan, pabrik CPO, pabrik turunan CPO, distribusi produk CPO dan turunannya, ekspor serta penggunaan dana pungutan ekspor,” ujarnya.
Sementara itu Menko Luhut mengatakan, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja dalam industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar.
Luhut mengutarakan, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan dan perbaikan yang dibutuhkan.
Ia memaparkan, sawit merupakan komoditas ekspor andalan dengan total nilai ekspor mencapai USD35 Milliar. Bahkan nilai ekspornya menjadi yang terbesar melebihi sektor migas (minyak dan gas bumi).
"Industri sawit menyerap banyak tenaga kerja, di antaranya 4,2 juta lapangan kerja langsung dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung," kata Ateh dalam Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit se-Indonesia Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) Kamis (7/7/2022).
Ateh mengungkapkan, latar belakang BPKP melakukan audit sawit bermula dari permintaan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mencangkup dari hulu sampai dengan hilir. Adapun ruang lingkup audit tata kelola industri sawit sangat luas dan melibatkan banyak stakeholder.
Untuk itu dikedepankan pelaksanaan audit secara kolaboratif. Adapun kolaborasi pelaksanaan audit melibatkan instansi terkait seperti, Kejaksaan Agung, Perwakilan BPKP di 29 provinsi, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran) dan Polri.
“Ruang lingkup audit yang dilakukan tim gabungan dengan Kejagung RI meliputi perkebunan, pabrik CPO, pabrik turunan CPO, distribusi produk CPO dan turunannya, ekspor serta penggunaan dana pungutan ekspor,” ujarnya.
Sementara itu Menko Luhut mengatakan, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja dalam industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar.
Luhut mengutarakan, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan dan perbaikan yang dibutuhkan.
Explore More