Petani Desak Pemprov Surabaya Bentuk BPR Pertanian

SURABAYA - Sejumlah petani di Jawa Timur (Jatim) menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk membentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tuntutan ini menyusul sejumlah petani kesulitan modal untuk menggarap sawah.

Perwakilan petani yang juga Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Yulien Irma Kartikasari mengatakan, keberadaan BPR Petanian sangat ditunggu masyarakat desa.

"Agar pertanian lebih maju, tentu butuh anggaran yang cukup besar. Nah, untuk mendapatkan modal tersebut, keberadaan BPR Pertanian harus dijadikan sebagai salah satu solusi," katanya di Surabaya, Rabu (4/6/2014).

Dia mencontohkan, lahan pertanian di desanya saja mencapai 142 hektare. Lahan itu dikerjakan ratusan kepala keluarga. Karena, kepala keluarga ini menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Agar lahan yang ada tersebut dapat digarap dan difungsikan secara maksimal, sehingga hasil pertanian semakin meningkat. BPR Pertanian nantinya dapat memberikan fasilitan dan pinjaman lunak kepada para petani yang membutuhkan dana.

"Selama ini kalau tidak punya dana, para petani memilih membiarkan lahan yang dimiliki atau menjualnya kepada petani lain yang punya uang," jelasnya.

Menurutnya, terpenting keberadaan BPR Pertanian ini akan memerangi Bank Tithil yang salama ini bekerliaran ke petani. Terhitung sudah banyak petani yang bangkrut lantaran terjerat utang dengan Bank Tithil.

"Bagaimana tidak bangkrut, kalau keuntungan yang didapat dari hasil menggarap lahan pertanian ternyata tidak cukup untuk membayar utang. Ini kan sangat ironi. Makanya keberadaan BPR Pertanian mutlak diperlukan," jelas dia.

Sekretaris Desa Manyar, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan Musyahidin Abdur Rohim mengatakan, keberadaan BPR tersebut akan menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para petani, yakni terkait masalah modal.

Hanya saja, lanjut dia, agar keberadaan BPR Pertanian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani, Musyahidin berharap bunga pinjaman dibuat serendah mungkin. Selain itu, petani juga harus diberi kemudahan dalam hal agunan yang dijadikan jaminan.

"Sosialisasi terhadap para petani harus benar-benar digencarkan pemerintah, untuk memberikan penyadaran dan pemahaman bahwa keberadaan BPR Pertanian sangat dibutuhkan untuk melindungi para petani," terangnya.