Kemenpera Masuk 10 Besar Terbanyak Sosialisasikan Program

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) termasuk dalam 10 besar kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang paling banyak melakukan sosialisasi program kerja serta kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang perumahan rakyat kepada masyarakat dan media massa.

Adanya sosialisasi serta pemberitaan di media massa tersebut merupakan salah satu upaya Kemenpera untuk menginformasikan program kerja yang dilaksanakannya selama ini.

Demikian hasil riset dan monitoring media terkait hasil kinerja KIB II di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari sisi kaca mata media yang dilaksanakan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketua Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) Ahmad Yuslizarmenjelaskan, Kemenpera berada di ranking sembilan dari 34 kementerian yang dimonitoring terkait sosialisasi program kerjanya di media massa. Pada kegiatan ini, FJJ menggunakan sampel media yang dibatasi pada 12 media massa yang terdiri dari media online atau media cetak yang terbit dari awal Januari – pertengahan Juni tapi tidak pada media visual.

"Kemenpera berada di ranking sembilan dari 34 Kementerian yang dimonitoring oleh FJJ. Sedangkan posisi teratas diduduki oleh Kementerian BUMN," kata dia dalam rilisnya Jumat (4/7/2014).

Dia menuturkan, ranking publikasi program yang dilaksanakan oleh Kemenpera ini menurutnya bisa naik karena memang didukung program-program kerja yang penting di lapangan dan berpihak pada rakyat kecil. Adanya program rumah swadaya atau yang lebih dikenal sebagai bedah rumah merupakan program Kemenpera yang seksi dan menarik untuk dijadikan sebagai bahan berita wartawan.

Ketertarikan media pada 10 kementerian teratas dikarenakan memiliki program-program kehumasan yang efektif dalam merangsang para jurnalis untuk melakukan peliputan pemberitaan. Adanya kegiatan door stop maupun diskusi rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat sangat efektif dalam mensosialisasikan program-program kementerian.

Penelitian dan monitoring oleh FJJ ini dibatasi pada kinerja KIB II dalam 5 bulan terakhir yakni dari Januari hingga Mei 2014 menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. FJJ akan memberikan report Kementerian mana yang paling massive dan yang paling minim dalam menginformasikan kebijakan dan program-program Kementeriaannya.

"Tujuan monitoring ini juga untuk melihat apakah menjelang berakhirnya masa Kabinet Indonesia Bersatu para menteri masih fokus dalam mengurusi kementeriannnya atau justru mereka sudah terjebak pada kepentingan partai politiknya masing-masing. Mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk berebut kekuasaan di parpolnya masing-masing atau tetap bekerja luar biasa untuk rakyat," katanya.