Chatib Lantik 13 Pejabat Eselon II Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri hari ini melantik 13 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan ini dilaksanakan oleh tiga unit eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

"Selamat bagi para pejabat yang dilantik, saya mengharapkan para pejabat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak kalah penting untuk disadari, apa yang dikerjakan senantiasa dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak," ujarnya di Gedung Djuanda I, Kemenkeu Jakarta, Selassa (12/8/2014).

Chatib berpesan agar anak buahnya yang baru dilantik tersebut tetap fokus menyelesaikan program kerja yang berjalan. Sebab, tantangan ekonomi terus berjalan untuk segera diatasi.

"Koordinasi harus tetap dijaga bahkan terus ditingkatkan. Siapapun pemimpin instansi ini, para pejabat Kemenkeu akan tetap menunjukkan kinerja luar biasa. Kemenkeu itu salah satu institusi yang tidak punya kesempatan untuk menurunkan kecepatan kinerja meskipun tinggal dua bulan lebih," tegas dia.

Adapun pejabat yang dilantik dari DJPB adalah Rinardi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPB Provinsi Jambi, Sahat MT Panggabean sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Lampung, Niken Pudyastuti sebagai Kakanwil DJPB Provinsi Bengkulu, Supendi sebagai Kakanwil DJPB Probinsi Kalimantan Barat, Marni Misnur Kakanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, tiga pejabat dari DJKN adalah Meirijal Nur sebagai Direktur Penilaian, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sebagai Kakanwil DJKN Provinsi Kalimantan Timur, Rahayui Puspasari sebagai Tenaga Pengfkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektifitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Terakhir, lima pejabat dari DJPK adalah Ahmad Yani sebagai Sekretaris DJPK, Rukijo sebagai Direktur Dana Perimbangan, Adriansyah sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Heru Subiyantoro sebagai Direkrtur Pembiayaan Kapasitas Daerah, dan Adijanto sebagai Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.