Pembatasan BBM di Tol Akibat Kesalahan Kebijakan

JAKARTA - Laporan Asosiasi Pengusaha Tempat Istirahat Pelayanan Jalan Tol Indonesia (Aptipindo) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal pembatasan BBM di jalan tol dinilai dampak dari kesalahan kebijakan BBM.

Hal tersebut dikatakan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy saat dihubungi Sindonews, Minggu (21/9/2014).

Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat dampat dari kebijakan pembatasan BBM tersebut.

"Pertama, karena dari kesalahan kebijakan BBM yang dibuat oleh pemerintah. Itu berkaitan dengan pengurangan BBM yang 46 juta kiloliter," tuturnya.

Pemerintah, kata dia, menganggap hal ini tidak boleh habis sebelum waktunya, karena itu, ada pembatasan BBM di jalan tol.

Dia menjelaskan, saat ini kuota BBM Indonesia hanya tersisa 8 juta kl dan solar 4 juta kl. Pemerintah dinilai takut tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap BBM.

"Kedua, kenapa pemerintah takut masyarakat akan kekurangan BBM, karena hampir semua orang sekarang menggunakan kendaraan pribadi, bukan umum," terangnya.

Saat ini jumlah mobil dan motor semakin banyak. Apalagi, produksinya terus meningkat. "Ini akan berimbas pada pemakaian BBM yang akan over kuota," ujarnya.

Menurutnya, karena fenomena tersebut, semua menjadi mungkin akan over kuota pemakaian. Terlebih, motor yang saat ini menjamur kondisi pemakaiannya jauh melebihi kapasitas mobil di jalan-jalan ibu kota.

"Sehingga yang pakai BBM bersubsidi kita bukan mereka yang enggak mampu menurut saya, tapi ya motor-motor itu saking banyaknya diproduksi dan banyak yang pakai," kata dia.

Ketiga, tidak jujurnya pemerintah dalam bicara soal cost produksi terhadap harga minyak ke masyarakat. Hal ini mengingat banyaknya mafia migas berkeliaran mencuri minyak negara.

Ichsanuddin menilai, pemerintah tidak terbuka terkait biaya minyak, produksi minyak baik biaya produksi dari dalam negeri ataupun impor dan biaya produksi hulu dan hilir.

"Mereka takut kemahalan ini diketahui. Kenapa saya bilang kemahalan? Ini cuma memperhalus saja ke mereka yang mencuri minyak kita alias yang korupsi," tandasnya.