Ini Cara Jokowi Tumbuhkan Ekonomi Indonesia 9%

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai, ada beberapa cara agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mampu menumbuhkan ekonomi sebesar 8%-9%.

Dia menilai, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Jokowi dalam tiga tahun ke depan di atas 7%, realistis dan masuk akal.

Namun dengan catatan, harus ada perubahan pola alokasi belanja pemerintah ke arah pembangunan infrastruktur.

"Sekarang begini, kalau misalnya pola alokasi dan cara belanjanya mengarah lebih banyak ke sektor infrastruktur, saya kira itu bisa, dan realistis juga," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Dia mengatakan, jika terdapat anggaran yang disediakan untuk belanja infrastruktur meningkat dua kali lipat, maka ekonomi Indonesia diprediksikan akan tumbuh 9%.

Untuk saat ini, porsi belanja infrastruktur hanya Rp200 triliun. "Saya yakin bisa 8%-9% ekonomi kita tumbuh asal prioritasnya ke pembangunan di sektor infrastruktur," tegasnya.

Dalam program kerja Jokowi, dia menyampaikan juga soal beberapa program ke arah pembangunan. Salah satunya, program tol laut untuk mengoptimalkan Indonesia sebagai kawasan maritim yang menunjang perdagangan dan jalur perhubungan dari barat hingga timur Indonesia.

"Tapi kan kita belum tahu anggarannya. Kalau cuma rencana itu belum pasti kan," kata dia.

Harry menjelaskan, dengan kegiatan tersebut juga akan mampu mendorong tumbuhnya investasi. Karena pemegang modal akan tertarik masuk ke dalam negeri saat permasalahan infrastruktur terselesaikan.

"Belanja infrastruktur itu kan kata lainnya, public investment. Setiap Rp1 uang dikeluarkan untuk public investmen, maka akan diikuti oleh Rp6 triliun sampai Rp7 triliun private investmen. Kalau Rp500 triliun maka Rp3.500 triliun private investment yang masuk," paparnya.

Lanjut dia mengatakan, masalah darimana anggaran belanja infrastruktur didapatkan, bisa melalui pemotongan beberapa anggaran pemerintah.

"Begini, bisa melalui pemotongan anggaran subsidi BBM, mendorong penerimaan pajak, pelebaran defisit untuk penambahan utang atau pemotongan anggaran birokrasi," tandas Harry.