Mantan Ketua KPK Dicalonkan Jadi Komut Bank BJB

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, pihaknya mencalonkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki untuk mengisi jabatan komisaris utama (komut) di PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Tbk (Bank BJB).

Menurut dia, tujuan pencalonan mantan ketua KPK tersebut adalah sebagai bentuk keseriusan pihaknya selaku pemegang saham pengendali untuk melakukan perbaikan di internal Bank BJB agar semakin meningkatkan penerapan good corporate governance (GCG) dan semakin bersaing sebagai bank nasional.

“Saya sudah minta, pokoknya Bank BJB harus diperbaiki ke depan. Dia akan terlibat secara penuh, dan pak Taufieq bilang siap. Kami ingin calon komisaris utama yang kuat, tegas yang bisa mengendalikan BJB, punya integritas. Kita sudah assessment, sekarang sedang fit and proper test di OJK. Dia akan dijadikan komisaris utama BJB,” jelas Heriawan dalam rilisnya, Jum'at (17/10/2014).

Dia mengaku, sangat sulit mencari sosok yang punya ketegasan seperti Taufiequrachman Ruki, dan dirinya mempercayai integritas dan kapabilitasnya untuk menjalankan fungsi supervisi terhadap kinerja manajemen Bank BJB.

“Ini jadi pertanda bahwa kita betul-betul ingin memperbaiki BJB dari dalam. Mudah-mudahan ketegasan Taufiequrachman Ruki bisa diikuti oleh ketegasan para direksi,” katanya.

Heryawan menegaskan, pemilihan komisaris yang berasal dari KPK tersebut merupakan bentuk keseriusannya untuk mendorong Bank BJB semakin bisa bersaing dengan bank-bank BUMN dan bank nasional lainnya.

Akan tetapi, pihaknya mengimbau agar mitra-mitra bisnis Bank BJB tidak perlu khawatir karena hal ini akan menjadi momentum untuk membawa Bank BJB ke arah yang lebih lagi.

Heryawan menyatakan pihaknya telah menempuh prosedur yang ketat dan adil guna menghasilkan calon-calon direksi yang memiliki kapabilitas untuk menjalani fit and proper test oleh OJK.

Dia menjelaskan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BJB, pihaknya ingin membuat reformasi dengan melengkapi jajaran direksi dengan wajah-wajah muda dan profesional, di antaranya dengan melakukan pengujian oleh tim dari Universitas Indonesia.

Apabila direksi yang professional tersebut sudah lengkap, Heryawan mengharapkan mereka untuk bisa betul-betul mereformasi sumber daya manusia (SDM) di internal Bank BJB.

“Kemampuan yang tidak terlalu bagus diperbaiki lewat pelatihan-pelatihan berjenjang bagaimana seharusnya seorang bankir. Sehebat apa sih BJB di mata bank lain? Ada tidak SDM BJB yang ditawar bank lain? Kalau belum, berarti BJB masih biasa-biasa saja. Tapi kalau SDM-nya sudah diperebutkan bank lain, itu artinya hebat,” kata Heryawan.

Dia menjelaskan, sebagian besar direksi berasal dari dalam karena pihaknya menghormati SDM berprestasi dari internal Bank BJB, dan beberapa orang dari luar.

Dia menambahkan, posisinya sebagai pemegang saham pengendali tidak bisa memaksakan pengangkatan direksi tanpa pengujian oleh OJK. Pihaknya mengusulkan agar proses seleksi OJK bisa dilakukan sesegera mungkin.

”Saya katakan, bisa nggak kalau sesudah fit and proper test, izin RUPSLB segera keluar? Supaya cepat agar segera mengangkat mereka. Misalnya, izin biasanya 30 hari, bisa tidak 15 hari, OJK bilang akan mengusahakan. Itu pertemuan dengan OJK resmi, tidak ada yang sembunyi-sembunyi,” katanya.

Berkenaan dengan dampak kekosongan direksi dalam beberapa bulan terakhir, Heryawan mengakui bahwa kinerja Bank BJB tidak terlalu ekspansif. Dia menegaskan bahwa Bank BJB sebagai bank nasional sudah settle, sehingga setelah jajaran direksi dilengkapi, kinerja perusahaan akan lebih baik.

“Kalau NPL tinggi tentu kita harus mencari direksi yang jagoan di mikro, NPL banyaknya di mikro. Kredit mikro itu permintaan kita, karena dulu BJB tidak bermain di mikro. Kalau tidak bermain di segmen itu berarti tidak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, kita segera merekrut direksi yang profesional untuk mengurus bisnis kredit mikro, supaya menguntungkan,” tuturnya.