BI‎ Dukung Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK

SOLO - Bank Indonesia (BI) ‎mendukung kebijakan pemerintah baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Hal tersebut dilakukan dengan terus menjaga stabilitas harga, stabilitas nilai rupiah, dan bagaimana mengatasi pengurangan defisit transaksi berjalan, serta tetap menjaga kesehatan sistem keuangan.

"Tentu saja ke depan agar terus bersinergi dengan melakukan kordinasi, baik pemerintahan yang lama dan pemerintahan baru Jokowi-JK," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Solo, Senin (20/10/2014).

Dia melanjutkan, ada beberapa langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk bersinergi dengan pemerintahan. Pertama, dalam meningkatkan daya dukung fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dia menuturkan, selama ini daya dukung fiskal atau ruang fiskal menstimulasi ekonomi lebih terbatas karena bebannya subsidi, yakni subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan lainnya.

Meskipun pemerintah lama terus mengurangi subsidi, tapi subsidi yang lama masih terlalu besar. Ini menjadi kendala bagi daya dukung atau ruang fiskal dalam melakukan stimulus ekonomi.

Dengan demikian, dalam konteks koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, menurut dia, harus dijaga. Dari sisi moneter, dia mengatakan, dengan menjaga stabilitas, sementara dari sisi fiskal dengan meningkatkan ruang fiskal atau daya fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi‎.

"Sinergi ini yang kita harapkan, kordinasi moneter fiksal dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tukasnya.

Sementara langkah kedua, dalam meningkatkan sinergi atau kordinasi antara kebijakan makro dan sektor riil.

"Kebijakan makro sebagaimana diketahui itu fiskal dan moneter. Sementara sektor riil, bagaimana menumbuhkan iklim investasi, bagaimana mempercepat implementasi infrastruktur, bagaimana meningkatkan daya saing dari industri dan perdagangan termasuk dalam mendorong MEA," jelas dia.

Dia menuturkan, hal itu yang disebut sinergi kordinasi makro, yaitu moneter fiskal dengan yang biasa disebut dengan reformasi struktural.

Selama ini, BI menyebutkan perlunya mempercepat reformasi struktural dengan cara meningkatkan daya iklim investasi, mendorong infrastruktur, meningkatkan daya saing industri dan perdagangan. Dengan peningkatan ini, maka akan mempercepat daya tumbuhnya ekonomi, suplai dari sektor riil juga akan tumbuh.

Karena itu, menurut Perry, iklim investasi dengan pelayanan satu atap sangat penting, dengan cara menyederhanakan prosedur-prosedur yang ada.

"Harapan kita, Jokowi-JK punya track record perbaikan-perbaikan iklim investasi itu, demikian juga di infrastruktur. Itu bisa juga dipercepat dan Jokowi-JK juga sudah banyak pengalaman bagaimana mempercepat infrastuktur, sehingga akan memberikan harapan-harapan positif," ujarnya.