Basis Kebijakan Perdagangan Indonesia Tidak Jelas

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menuturkan, basis kebijakan perdagangan dan industri di Indonesia tidak jelas.

Menurutnya, banyak sekali yang harus ditata dari kebijakan perdagangan dan industri di Indonesia.

"Banyak sekali yang harus ditata dari kebijakan perdagangan dan industri. Kalau kita melakukan penataan terhadap illegal logging fishing ini hanya jadi salah satu. Itu hanya satu puzzle saja," ujar dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Dia menegaskan, Indonesia harus memiliki basis kajian yang jelas mengenai industri dan perdagangan di Indonesia. Hendri menambahkan, tidak bisa semua sektor dijadikan prioritas seperti yang sering dilontarkan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel.

"Orientasi dalam negeri akan beda dengan orientasi ekspor. Kita ingin membangun optimisme baru. Tapi kita tidak ada prioritas. Semua jadi prioritas enggak bisa," tambahnya.‬

Hendri menambahkan, misalnya beberapa primary komoditi menjadi prioritas kita, maka harus jelas seberapa besar permintaan dunia. Seberapa kuat posisi Indonesia, dan sejauh mana value added yang bisa didapatkan Indonesia dari barang komoditi tersebut.

"Seperti yang sudah saya sebutkan, beberapa contoh misalnya primary komoditi jadi prioritas kita. Kalau memang iya, seberapa besar permintaan dunia, posisi indonesia ada di mana dan bagaimana indonesia mampu memberikan value added," tukasnya.