Ini Kekhawatiran Nelayan pada Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Karawang, Sahari mengungkapkan, ada beberapa kekhawatiran yang dialami nelayan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, bahan bakar solar yang saat ini digunakan untuk bahan bakar melaut, sulit didapat nelayan.

Selain soal pasokan solar yang sulit, masyarakat nelayan di pasir putih menghawatirkan dengan rencana dibangunnya pelabuhan ekspor impor manufaktur.

"Beberapa hal yang dikhawatirkan, pertama terganggunya ekologi laut karena pencemaran kapal-kapal besar, tentu hal ini akan mengurangi ekosisitem laut," ujar dia dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Kedua, terganggunya areal tangkap ikan nelayan, mengingat kapasitas kapal nelayan pasir putih di bawah 3 gross ton (GT).

Sedangkan berdasarkan peraturan kapal dengan kapasitas di bawah 3 GT hanya boleh berlayar dan menangkap ikan 20 mil dari bibir pantai.

"Kapal kami kecil-kecil. Kalau ada pelabuhan manufaktur, kami enggak bisa ke tengah laut, karena takut ditabrak kapal gede. Area tangkapan juga berkurang. Padahal di sini ada 3000 KK yang 70 persennya nelayan. Seharusnya Bu Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) tahu soal ini," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pelabuhan manufaktur berkelas internasional yang akan dibangun di Karawang, setidaknya membutuhkan lahan seluas 3 km persegi di perairan Pantura.

Selain itu, juga dipastikan bakal mengganggu kawasan tambak yang ada di sepanjang pesisir Karawang.

Pelabuhan tersebut panjangnya di tengah laut sekitar 2 km, dan area tangkapan ikan nelayan pun tidak bisa jauh dari 2 km.

Menurutnya, jika ada kapal besar lewat, nelayan mengaku panik. Pihaknya sudah menyampaika hal ini ke pemerintah Karawang.

"Tapi kelihatannya diabaikan. Sebagai rakyat kecil kami enggak bisa ngomong, demo juga malah babak belur nanti. Nelayan cuma nunggu nasib. Pelabuhan internasional itu cuma nguntungin investor doang," pungkasnya.

(Baca: HNSI Pertanyakan Komitmen Pemerintah terhadap Nelayan)