Komite Pemberantas Mafia Migas Minta SKK Migas Dirombak

JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi akan meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merombak besar-besaran di tubuh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usah Hulu Migas (SKK Migas).

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radi menegaskan, tim akan mengusulkan kepada pemerintah terkait adanya perombakan di tubuh SKK Migas.

"Itu yang kita usulkan karena yang memutuskan untuk merombak itu kan kementerian," kata dia, usai rapat Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Rabu (26/11/2014) malam.

Pengamat Energi Universitas Gajah Mada ini mengatakan, SKK Migas tidak akan dibubarkan tapi tim hanya mengusulkan untuk direstrukturisasi. Lantaran, lanjut dia, kalau dibubarkan tidak mungkin karena kontrak-kontrak yang selama ini sudah ditangani tidak mungkin diterlantarkan begitu saja.

"Usulan adalah terkait pembagian peran. Regulasi dan pengawasan kembalikan saja ke Pertamina," tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, Komite Pembarantas Mafia Migas menilai SKK Migas sebagai pemain bisnis tetap diperlukan. Entah bentuknya seperti sekarang ataukah kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena kewenangan bisnis daripada SKK Migas banyak sekali di antaranya menjual minyak pemerintah dan kondensat.

"Gas juga semua yang memutuskan dia. Ini akan mendorong moral hazard lagi. Seorang Rudi Rubiandnini (mantan Kepala SKK Migas Tahanan KPK) saja tidak tahan," ungkapnya.