Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pedagang Kaki Lima Curhat, Sakitnya Tuh di Sini!
Pedagang Kaki Lima Curhat, Sakitnya Tuh di Sini!
A
A
A
JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membersihkan kawasan wisata dari pedagang kaki lima (PKL) membuat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kecewa. Mereka mencurahkan hatinya (curhat), "sakitnya tuh di sini!".
Menurut APKLI, rencana tersebut jelas dan tegas merupakan stigma negatif, sebagai perlakuan diskriminatif kepada PKL. Pedagang kaki lima dituduh penyebab rendahnya kunjungan wisatawan di Indonesia.
"Ini bentuk penistaan sepihak dan pencabutan hak konstitusional PKL sebagai warga negara," ujar Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (20/12/2014).
Menurut Ali, tata kelola PKL sendiri sudah diatur dalam Perpres RI 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
"Apa alasan presiden. Apa maksud dari rencana bebaskan kawasan wisata dari PKL? Apa salah PKL, dan mengapa jadi kambing hitam atas rendahnya kunjungan wisata di Indonesia?" tanya Ali.
Untuk itu, DPP APKLI akan segera melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo guna menanyakan pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Langkah ini sifatnya segera dan krusial karena sangat sensitif menyangkut hajat hidup orang banyak, ekonomi dan mata pencarian PKL, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Jika dipaksakan pemerintah, maka akan terjadi tragedi tsunami bagi PKL di seluruh Indonesia," tandasnya.
Menurut APKLI, rencana tersebut jelas dan tegas merupakan stigma negatif, sebagai perlakuan diskriminatif kepada PKL. Pedagang kaki lima dituduh penyebab rendahnya kunjungan wisatawan di Indonesia.
"Ini bentuk penistaan sepihak dan pencabutan hak konstitusional PKL sebagai warga negara," ujar Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (20/12/2014).
Menurut Ali, tata kelola PKL sendiri sudah diatur dalam Perpres RI 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
"Apa alasan presiden. Apa maksud dari rencana bebaskan kawasan wisata dari PKL? Apa salah PKL, dan mengapa jadi kambing hitam atas rendahnya kunjungan wisata di Indonesia?" tanya Ali.
Untuk itu, DPP APKLI akan segera melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo guna menanyakan pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Langkah ini sifatnya segera dan krusial karena sangat sensitif menyangkut hajat hidup orang banyak, ekonomi dan mata pencarian PKL, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Jika dipaksakan pemerintah, maka akan terjadi tragedi tsunami bagi PKL di seluruh Indonesia," tandasnya.
(dmd)
Explore More