Peluang RI Membuka Jalur Sutra Perdagangan

JAKARTA - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT APEC di China, pada November 2014, menjadi ajang untuk kembali membuka jalur sutra perdagangan yang pernah berjaya beberapa abad silam.

Chairman Badan Kerja Sama Jalur Sutra Baru Indonesia-China, Andi Asmara menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah tidak hanya menjadi fasilitator bagi pengusaha asal China yang tertarik berinvestasi di Indonesia, tapi menjemput para ahli dari sana yang concern di bidang teknologi, penjernihan air, pembangkit, listrik, pertanian, perikanan dan lainnya.

"Sambutan baik ini datangnya dari Tiongkok (China), bukan kita menawar-nawarkan sesuatu kepada mereka. Kita ingin memasarkan apa yang kita miliki," ujar Andi di sela pengukuhan Pengurus Badan Kerja Sama Jalur Sutra Baru Indonesia-China Abad 21 di Auditorium RRI, Sabtu(17/1/2015).

Menurut Andi, konsep jalur sutra yang di usung negeri China adalah memperluas ekspansi mereka khususnya di bidang perekonomian.

Hal ini disebabkan jalur sutra terbagi atas dua jalur yakni darat dan laut yang dianggap menguntungkan. Apalagi konsep jalur sutra melalui laut akan memasuki wilayah Indonesia, yaitu selat Malaka dan Samudra Hindia.

"Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan jalur ini dengan konsep tol laut yang dicanangkan oleh presiden Jokowi," kata Andi Asmara.

Sementara itu, Sekjen Badan Pelaksana Jalur Sutra Indonesia-China, Sri Rejeki berpendapat, dengan dicanangkannya konsep jalur sutra makin memantapkan posisi strategis RI di tengah kebijakan MEA 2015 (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Menurutnya, Indonesia tidak hanya pangsa pasar produk maupun investasi asal China, namun sudah menjadi sasaran stategis di antara negara-negara kawasan.

"Jumlah penduduk yang mencapai 250 juta serta pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang cukup tinggi, tentu menjadi sasaran empuk tidak hanya asean tetapi juga dari tingkok," ujar Sri.

Sebelumnya, Menko bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menuturkan, Indonesia akan tampil memperkuat jalur sutra yang hendak dibangkitkan pemerintah Tiongkok mengingat negeri tirai bambu memiliki cadangan devisa USD2,5 triliun.

Untuk mendukung investasi China di Indonesia, pemerintah menjanjikan perizinan dan penyediaaan lahan yang lebih mudah.