Total Pendapapatan BUMN Diprediksi Rp1.912 Triliun

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memprediksikan total pendapatan 119 perusahaan pelat merah sepanjang tahun lalu mencapai Rp1.912 triliun atau naik 6,69% dibandingkan realisasi pendapatan 2013 seebsar Rp1.792 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, laba pertumbuhan majemuk dalam lima tahun terakhir mencapai 10,58%. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, laba bersih sejumlah BUMN juga diperkirakan naik tipis 1,3% menjadi Rp152 triliun dibandingkan realisasi laba bersih 2013 sebesar Rp152 triliun.

Meski demikian, kata Rini, perolehan laba bersih itu belum dikurangi dengan BUMN yang masih mengalami rugi.

"Adapun jumlah BUMN yang mengalami kerugian tahun lalu mencapai 20 perusahaan, dengan perkiraan total defisit Rp7,09 triliun. Capain ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana rugi dialami sebanyak 27 BUMN dengan total rugi Rp34,58 triliun," kata Rini usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Sementara itu, total aset sejumlah perusahaan milik negara pada 2014 diprediksikan mencapai Rp4.467 triliun atau melonjak 5,95% dibanding 2012 sebesar Rp4.126 triliun. Menurutnya, pada tahun lalu ada sejumlah perusahaan yang digabung oleh pemerintah.

"Ada beberapa BUMN yang digabung, seperti PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS. Selain itu, 14 BUMN perkebunan menjadi holding perkebunan dan lima BUMN kehutanan juga menjadi holding," tutur dia.

Adapun total belanja modal atau capital expenditure (capex) BUMN selama 2014 mencapai Rp255 triliun, naik 20,28% dibandingkan capex 2013 sebesar Rp212 triliun.

Rini juga mengatakan, pada tahun ini 10 BUMN diusulkan untuk mendapat anggaran demi menjalankan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO), di antaranya Perum Bulog, PT KAI Persero, PT SHS Persero, PT Pelni, PT PLN Persero, dan PT Pertamina.

Kementerian BUMN juga mengusulkan target setoran dividen BUMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 sebesar Rp34,95 triliun, turun dari semula Rp44 triliun.

"Pertimbangan penurunan target dividen agar BUMN dapat berperan aktiff dalam mewujudkan program-program prioritas pemerintah, khususnya bidang kedaulatan energi, kemandirian pangan, serta pembangunan infrastruktur dan kemaritiman," ujar Rini.