BPJS Ketenagakerjaan Makassar Target 13 Ribu Peserta Baru

MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Makassar menargetkan kelolaan dana baru sebesar Rp301 miliar, yang diperoleh dari kepesertaan baru perusahaan maupun pemerintahan sebanyak 13 ribu orang.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Makassar Rasyidin mengatakan, target pencapaian itu optimistis bisa dicapai tahun ini, pasca adanya pemberlakuan Peraturan Presiden RI Nomor 109/2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial, semua penyelenggara negara baik TNI/POLRI, PNS hingga pemberi upah harus wajib masuk BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

Sehingga, dipastikan ada potensi kepesertaan baru yang tidak lagi berasal dari perusahaan formal dan kepesertaan informal. Melainkan, sudah dapat diperoleh dari PNS, TNI dan Polri.

"Tahun ini dari perusahaan ditargetkan sebanyak 1.982 perusahaan baru maupun instansi pemerintah, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 13 ribu terdiri dari 30 ribu perusahaan besar, perusahaan kecil 11 ribu, perusahaan mikro 4.672 dari unsur Polri/TNI serta PNS sebanyak 160.990," ujarnya di kantornya, Senin (23/2/2015).

Menurutnya, berbagai program dilaksanakan demi mencapai target tersebut, seperti kerja sama dengan Pemprov Sulsel, Pemkab dan Pemkot dalam rangka menerbitkan peraturan gubernur maupun bupati terkait kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, telah dibangun kerja sama dengan Kajati Sulsel, Kejari Kab/Kota,OJK, Bank SulSelbar dan 21 SPO BRI se Sulsel. "Kami juga menjalin kerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPMD Kabupaten dan Kota dengan Item kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat, dalam pengurusan izin," terang dia.

Rasyidin mengungkapkan, potensi tenaga kerja di Sulsel cukup besar mencapai 3,5 juta orang sulsel bekerja 3,527 juta, pengangguran 188.765. Sementara jumlah kepesertaan baru mencapai 481.910 terdiri dari pekerja penerima upah 163.072 dan pekerja bukan penerima upah mencapai 318.838.

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Zulkarnain Mahading memaparkan, tren pembayaran klaim dari tahun ke tahun ada yang meningkat dan ada pula menurun.

Item yang meningkat, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dari 2013 mencapai Rp103,7 miliar dengan kasus 11.962, kemudian di 2014 pembayaran klaim sebanyak Rp115,9 miliar dengan jumlah kasus 11.940.

"Sementara, untuk angka kecelakaan kerja mengalami penurunan dari 2013 sebanyak 443 kasus, maka di 2014 hanya 383 kasus yang berarti kesadaran perusahana menerapkan sistem Keselamatan Kerja dan Kesehatan (k3) meningkat," paparnya.

Hal itu, imbuh dia, berdampak pada besaran klaim yang dibayarkan sebesar Rp4,4 miliar di 2013 dan pada 2014 mencapai Rp4,8 miliar meski besar klaimnya namun dari kasus menurun.