Jadi Incaran, Berapa Gaji dan Bonus Komisaris BUMN?

JAKARTA - Posisi komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sedang diminati oleh berbagai kalangan, tidak hanya dari perbankan. Sejumlah politisi, mantan menteri hingga mantan relawan dan tim sukses Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menjadi komisaris di berbagai perusahaan plat merah.

Penghasilan yang cukup besar diperkirakan menjadi daya tariknya. Lantas, berapa sebenarnya gaji yang didapatkan oleh pejabat tinggi perusahaan milik negara ini tiap bulannya?

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengungkapkan, gaji yang didapat oleh komisaris BUMN sebesar 35% dari total gaji yang diperoleh direksi. Misalnya, gaji direksi BUMN Rp166 juta/bulan maka gaji komisaris sekitar Rp58,1 juta.

"Gaji mereka (komisaris), biasanya 35% dari gaji direksi dan mereka (komisaris) juga mendapatkan tantiem atau bonus," tutur dia kepada Sindonews baru-baru ini.

Arief menyarankan, ke depannya para direksi dan komisaris BUMN tidak perlu dibagikan tantiem atau bonus. Sebab menurut dia, mengurus perusahaan plat merah terutama sektor perbankan tidak sulit.

"Mereka kan juga menikmati dana rekap selama ini. Dana rekap dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dia mendapatkan dana rekap triliunan dari pemerintah yang ditanggung APBN tiap tahunnya. Ya orang-orang biasa juga bisa mimpin BUMN," ketusnya.

Sebagai ilustrasi, dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 yang dihimpun Sindonews, total gaji dan tunjangan yang didapatkan sembilan orang dewan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk per tahunnya sekitar Rp29,60 miliar, bonus/tantiem sebesar Rp53,98 miliar serta imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp2,45 miliar.

Sementara gaji dan tunjangan 11 orang direksi per tahun mencapai Rp110,9 miliar, bonus/tantiem sebesar Rp200,2 miliar, dan imbalan kerja jangka panjang Rp10,8 miliar.

Adapun nama mantan menteri yang baru saja diangkat menjadi komisaris di sejumlah BUMN, di antaranya Komisaris Utama BRI Mustafa Abubakar yang sempat menjabat menteri BUMN serta Komisaris Utama BNI Rizal Ramli yang pernah menduduki jabatan menteri koordinator bidang perekonomian dan menteri keuangan.

Sementara kader dari Partai PDI-P Cahaya Dwi Rembulan diplot menjadi komisaris Bank Mandiri, begitu juga kader PDI-P lainnya, Pataniari Siahan menjadi komisaris BNI.

Ada komisaris Jasa Marga Refly Harun, yang merupakan pakar hukum tata negara sekaligus staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain mereka, ada sejumlah nama lain yang tidak asing di pemerintahan.