Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kemenhub Bersama KAI Mulai Bahas Tarif KRL untuk Orang Kaya dan Miskin
loading...
Penerapan tarif KRL untuk orang kaya dan miskin terus dimatangkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyatakan pembedaan tiket KRL bagi orang kaya dan orang miskin akan diterapkan di pertengahan 2023. Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait penerapan kebijakan tarif KRL untuk orang kaya dan miskin.
"Bagaimana nanti adanya subsidi tepat sasaran ini juga kita bahas detailnya supaya aman," kata Risal di acara Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Risal menambahkan, selain soal subsidi tepat sasaran, pembahasan juga terkait pengelolaan subsidi jika terjadi kelebihan dana dari public service obligation (PSO). Kelebihan dana PSO akan dimanfaatkan untuk prioritas lain.
"Jika ada kelebihan-kelebihan mau ke mana? Itu kita lihat nanti. Jadi intinya itu kita mau untuk meningkatkan pelayanan di perkeretaapian," katanya.
Arsal menegaskan pihaknya akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan PT KAI sepanjang untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan.
Wacana pembedaan tarif ini mengemuka saat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun 2023. Akan tetapi akan ada pemberlakuan subsidi tepat guna.
"Bagaimana nanti adanya subsidi tepat sasaran ini juga kita bahas detailnya supaya aman," kata Risal di acara Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Jumat (30/12/2022).
Risal menambahkan, selain soal subsidi tepat sasaran, pembahasan juga terkait pengelolaan subsidi jika terjadi kelebihan dana dari public service obligation (PSO). Kelebihan dana PSO akan dimanfaatkan untuk prioritas lain.
"Jika ada kelebihan-kelebihan mau ke mana? Itu kita lihat nanti. Jadi intinya itu kita mau untuk meningkatkan pelayanan di perkeretaapian," katanya.
Arsal menegaskan pihaknya akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan PT KAI sepanjang untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan.
Wacana pembedaan tarif ini mengemuka saat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan sampai tahun 2023. Akan tetapi akan ada pemberlakuan subsidi tepat guna.
(uka)
Explore More