Stop Subsidi BBM dan Impor Beras, Jokowi Siap Tak Populer

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, akan mempertahankan kebijakan ekonominya terkait pengalihan subsidi harga BBM, penghentian ekspor bahan mentah (raw material) tambang, termasuk bahan pangan seperti beras, jagung, dan kedelai.

Seperti dikutip dari laman Setkab, Sabtu (18/4/2015), Presiden Jokowi mengakui diperlukan perubahan pola pikir yang total dalam memahami kebijakan ekonomi yang kini diambil pemerintah.

Tidak mungkin hanya langsung merubah, kemudian semuanya (masyarakat) bisa menerima. Namun demikian, Jokowi menegaskan siap dengan risiko tidak populer atas kebijakan yang diambilnya itu.

"Saya tahu dan saya sudah diingatkan tangan kiri kita. Bapak kalau ini nanti dialihkan, pengalihan subdisi dari yang konsumtif dipakai kendaraan tiap hari kemudian dialihkan kepada sektor produktif, pertanian, perikanan, infrastruktur, hati-hati. Bapak bisa jatuh popularitasnya. Saya sampaikan, itu risiko keputusan," katanya.

Dia sengaja fokus membenahi masalah sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan global, termasuk pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Karena apapun ke depan pertarungannya kualitas SDM.

Menurutnya, meski Indonesia dikaruniai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, namun tidak bisa menggunakannya denga baik. Contohnya pada saat booming minyak pada 1970-an, tidak bisa membuat sebuah pondasi pembangunan yang baik.

Begitu pula pada 1980-an pada saat booming kayu, tetapi terjadi penebangan dan lupa membangun industri hilirnya. Termasuk tidak bisa membuat pondasi untuk pembangunan, demi kesejahteraan rakyat.

Jokowi juga menyorotit ekspor raw material batu bara yang diekspor ke negara lain. Di mana negara lainmembangun industri dengan batu bara dari Indonesia, lalu produknya masuk ke Indonesia, dan negara ini menjadi konsumen dari produk tersebut.

"Itu sebuah kesalahan. Kenapa tidak kita kunci, kita miliki. Kalau kamu mau buat industri, buat di Indonesia. Batu bara banyak di sini. Sehingga akan ada keuntungan pajak, tenaga kerja, nilai tambah yang lain lain, akan banyak sekali. Inilah yang akan kita lakukan," paparnya.

Untuk itu, pemerintah akan mulai stop satu per satu. Tidak hanya masalah batu bara, nikel, bauksit, dan timah. "Ini harus kita olah, hilirisasinya ada di Indonesia. Kita sudah tidak mau lagi kirim mentahan. Diolah di sana, kembali ke sini, kita beli," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dengan diolah di sini, Jokowi meyakini akan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. "Itulah yang kita inginkan," tandasnya.