Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Inflasi RI Lebih Baik dari Singapura dan Rusia, Menko Airlangga Beberkan Rapor Merah 23 Daerah
loading...
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto/Dok MPI/Yorri Farli
A
A
A
SENTUL - Inflasi masih menjadi salah satu fokus perhatian utama pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) sangat penting.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jika dilihat inflasi Indonesia secara year-to-date (ytd) dan year-on-year (yoy) berada di posisi 5,51%, lebih rendah dari perkiraan awal di kisaran 6% yoy.
"Angka ini lebih baik dari beberapa negara dan beberapa negara yang ekstrem (inflasinya), misal Argentina 94%, Turki 64%, Rusia 11,9%, Italia 11,6%. Bahkan, kita sebetulnya lebih baik dari Singapura yang inflasinya mencapai 6,7% dan Amerika Serikat 6,5%," paparnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).
Menurut dia, hal ini berkat kerja sama yang luar biasa dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, juga koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun lalu. Realisasi inflasi ini juga berdampak positif pada prospek inflasi 2023 di kisaran 3±1 yoy.
Meski begitu, Airlangga mencatat bahwa masih ada 23 provinsi dengan level inflasi di atas angka inflasi nasional. "Nah ini yang menjadi catatan, misal Sumatera Barat inflasinya 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99%, dan Riau 6,81%," bebernya.
Oleh karena itu, dia meminta agar para gubernur dari 23 provinsi tersebut untuk memperhatikan kontributor inflasi. Contohnya pada Desember 2022 kontribusi harga beras sebesar 0,07% adalah salah satu yang tertinggi, sehingga tentunya diperlukan berbagai kerja sama untuk mengatasinya.
Adapun beberapa kota dengan inflasi tertinggi antara lain Kotabaru 8,65%, Bau-Bau 8,35%, Tanjung Selor 7,98%, dan Bukit Tinggi 7,76%. “Jadi ini terhadap kota-kota dengan inflasi tertinggi, diharapkan di tahun 2023 ini bisa lebih baik," tandas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk dapat bekerja sama mengendalikan inflasi seperti mengendalikan Covid-19.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jika dilihat inflasi Indonesia secara year-to-date (ytd) dan year-on-year (yoy) berada di posisi 5,51%, lebih rendah dari perkiraan awal di kisaran 6% yoy.
"Angka ini lebih baik dari beberapa negara dan beberapa negara yang ekstrem (inflasinya), misal Argentina 94%, Turki 64%, Rusia 11,9%, Italia 11,6%. Bahkan, kita sebetulnya lebih baik dari Singapura yang inflasinya mencapai 6,7% dan Amerika Serikat 6,5%," paparnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).
Menurut dia, hal ini berkat kerja sama yang luar biasa dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, juga koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun lalu. Realisasi inflasi ini juga berdampak positif pada prospek inflasi 2023 di kisaran 3±1 yoy.
Baca Juga
Meski begitu, Airlangga mencatat bahwa masih ada 23 provinsi dengan level inflasi di atas angka inflasi nasional. "Nah ini yang menjadi catatan, misal Sumatera Barat inflasinya 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99%, dan Riau 6,81%," bebernya.
Oleh karena itu, dia meminta agar para gubernur dari 23 provinsi tersebut untuk memperhatikan kontributor inflasi. Contohnya pada Desember 2022 kontribusi harga beras sebesar 0,07% adalah salah satu yang tertinggi, sehingga tentunya diperlukan berbagai kerja sama untuk mengatasinya.
Adapun beberapa kota dengan inflasi tertinggi antara lain Kotabaru 8,65%, Bau-Bau 8,35%, Tanjung Selor 7,98%, dan Bukit Tinggi 7,76%. “Jadi ini terhadap kota-kota dengan inflasi tertinggi, diharapkan di tahun 2023 ini bisa lebih baik," tandas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk dapat bekerja sama mengendalikan inflasi seperti mengendalikan Covid-19.
Explore More