BI Klaim Sudah Antisipasi Perlambatan Ekonomi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2015, yang hanya mampu bertengger di angka 4,7% telah diantisipasi sebelumnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini penyebabnya tidak hanya berasal dari intern. Kondisi ekonomi global juga dinilai menjadi penyebab ekonomi Indonesia lesu.

"Kondisi ekstern yang perlu kita lihat adalah kalau kita mengikuti komoditi utama ekspor Indonesia, itu sejak 2011 kalau kita ambil 8 komoditi ekspor andalan kita, dari 2011-2015 itu per kuartal atau tahun demi tahun semua harganya terjadi penurunan. Dan itu konsisten," ujarnya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Dia menjelaskan, selama lima tahun belakangan harga komoditas mengalami perputaran cukup drastis. Jika pada 2010 hingga 2012 harga komoditas seluruhnya mengalami lonjakan, maka kondisi terbalik terjadi pada periode 2012 hingga 2015, di mana delapan komoditi andalan ekspor Indonesia seluruhnya anjlok.

"Jadi sangat dapat kita pahami, kalau kita enggak lakukan hilirisasi, atau diversifikasi pasar itu akan berdampak ke Indonesia. Dan kita juga tahu kalau harga minyak sebagai salah satu komoditi utama turun, harga komoditi yang lain juga cenderung turun," imbuh Agus.

Selain itu, sambung mantan Menteri Keuangan ini, koreksi besar juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi di China. Sejak 2014 hingga saat ini, perekonomian China diperkirakan hanya tumbuh 6,8%. Sehingga wajar jika permintaan China atas produk Indonesia cenderung lebih sedikit.

"Jadi kondisi dari pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah, itu dipengaruhi karena mineral lemah, dan pertumbuhan sektor kalaupun ada, itu kecil. Dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang 4,7%," terangnya.

Agus menambahkan, faktor di dalam negeri pun turut berperan dalam menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 yang membutuhkakn proses negosiasi di parlemen untuk memuluskannya.

"Dan ada 10 kementerian yang nomenklaturnya musti disesuaikan. Sehingga pengeluaran pemerintah masih terhambat," tandas dia.

(Baca: Indef: Sebaiknya Jokowi Reshuffle Menteri Ekonomi)