Realisasi Belanja Modal Masih Minim
Jum'at, 22 Mei 2015 - 08:17 WIB
Realisasi Belanja Modal Masih Minim
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal kementerian/ lembaga (K/L) per 15 Mei baru mencapai Rp10,2 triliun dari total anggaran Rp209,9 triliun.
Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp16,7 triliun. Untuk itu, pemerintah terus mempercepat realisasi belanja modal untuk infrastruktur yang masih rendah dengan harapan bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kuartal I/2015. ”Kita mengakui realisasi ini masih rendah, tapi akan segera kita serap dalam waktu dekat,” ujarMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta kemarin.
Bambang mengklaim penyerapan belanja modal bisa segera dilakukan karena saat ini sekitar 95% kementerian/lembaga sudah menyelesaikan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) selaku pemegang anggaran belanja modal terbesar juga sudah melakukan pelelangan berbagai proyek infrastruktur.
Menurut Bambang, anggaran infrastruktur berasal dari berbagai pos anggaran transfer daerah seperti melalui dana alokasi umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp146,9 triliun, dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp9,3triliun, dana otonomi khusus (Otsus) sebanyak Rp5,1 triliun. ”Per 20 Mei pemerintah juga sudah memberikan dana desa sebesar Rp3,8 triliun,” ucapnya.
Namun, Bambang mengatakan, penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara (BUMN), terutama BUMN infrastruktur seperti PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Waskita Karya belum dapat dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) masih dalam proses pengajuan ke Sekretariat Negara. Dia berujar salah satu sumber perlambatan ekonomi pada kuartal I/2015 karena belum bergeraknya sektor industri dan konstruksi. Masing-masing sektor industri dan konstruksi tumbuh negatif sebesar 0,6% dan 1,2% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, instansinya menganggarkan sekitar Rp94,5 triliun untuk belanja modal. Dengan kata lain, belanja yang dipergunakan untuk infrastruktur ini mencapai hampir 80% dari total anggaran Kemen PUPR yang mencapai Rp118,5 triliun. Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto memperkirakan realisasi belanja modal akan terus meningkat pada kuartal II/2015. Meski demikian, pemerintah akan mendapatkan tantangan saat eksekusi di lapangan.
”Terutama soal pembebasan lahan,” ujar dia saat dihubungi. Menurut Eko, persoalan pembebasan lahan kerapkali membuat proyek infrastruktur mangkrak. Belum lagi birokrasi, terutama pejabat teknis di tingkat bawah, yang biasanya menghambat pembangunan infrastruktur.
Rahmat fiansyah
Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp16,7 triliun. Untuk itu, pemerintah terus mempercepat realisasi belanja modal untuk infrastruktur yang masih rendah dengan harapan bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang melambat pada kuartal I/2015. ”Kita mengakui realisasi ini masih rendah, tapi akan segera kita serap dalam waktu dekat,” ujarMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta kemarin.
Bambang mengklaim penyerapan belanja modal bisa segera dilakukan karena saat ini sekitar 95% kementerian/lembaga sudah menyelesaikan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) selaku pemegang anggaran belanja modal terbesar juga sudah melakukan pelelangan berbagai proyek infrastruktur.
Menurut Bambang, anggaran infrastruktur berasal dari berbagai pos anggaran transfer daerah seperti melalui dana alokasi umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp146,9 triliun, dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp9,3triliun, dana otonomi khusus (Otsus) sebanyak Rp5,1 triliun. ”Per 20 Mei pemerintah juga sudah memberikan dana desa sebesar Rp3,8 triliun,” ucapnya.
Namun, Bambang mengatakan, penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara (BUMN), terutama BUMN infrastruktur seperti PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Waskita Karya belum dapat dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) masih dalam proses pengajuan ke Sekretariat Negara. Dia berujar salah satu sumber perlambatan ekonomi pada kuartal I/2015 karena belum bergeraknya sektor industri dan konstruksi. Masing-masing sektor industri dan konstruksi tumbuh negatif sebesar 0,6% dan 1,2% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, instansinya menganggarkan sekitar Rp94,5 triliun untuk belanja modal. Dengan kata lain, belanja yang dipergunakan untuk infrastruktur ini mencapai hampir 80% dari total anggaran Kemen PUPR yang mencapai Rp118,5 triliun. Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto memperkirakan realisasi belanja modal akan terus meningkat pada kuartal II/2015. Meski demikian, pemerintah akan mendapatkan tantangan saat eksekusi di lapangan.
”Terutama soal pembebasan lahan,” ujar dia saat dihubungi. Menurut Eko, persoalan pembebasan lahan kerapkali membuat proyek infrastruktur mangkrak. Belum lagi birokrasi, terutama pejabat teknis di tingkat bawah, yang biasanya menghambat pembangunan infrastruktur.
Rahmat fiansyah
(ars)
