BPD Didorong Lebih Ekspansif
BPD Didorong Lebih Ekspansif
A
A
A
JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong lebih ekspansif terutama pada pembiayaan pembangunan infrastruktur dan usaha di daerah. Banyaknya pembangunan infrastruktur di daerah dapat menjadi peluang bagi BPD.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, BPD perlu bertransformasi karena terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dibenahi secara struktural antara lain kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai 26%.
Kemudian, lanjut dia, tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan infrastruktur yang belum memadai memicu peningkatan kredit bermasalah segmen produktif. ”Serta permasalahan terakhir yakni daya saing BPD yang rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai,” ujar Muliaman saat meresmikan program transformasi BPD di Istana Negara Jakarta kemarin.
Muliaman menjelaskan, BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga dapat lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan. ”OJK akan terus mengawal dan mengawasi agar program ini bisa terwujud nyata,” ungkapnya.
Menurut dia, OJK dan Asbanda telah menyusun kerangka Program Transformasi BPD yang holistik dan seimbang antara aspek bisnis, risiko, dan pendukung (fondasi). ”Melalui Program Transformasi dimaksud, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya dan sebagai grup bank terbesar, terbaik, dan terkuat di industri perbankan nasional,” ucap dia. Presiden Joko Widodo meminta BPD memperbaiki struktur permodalan untuk memperkuat kinerja.
”Transformasi internal sangat diperlukan, struktur permodalan diperbaiki. Gubernur juga jangan ragu penyertaan modalnya, DPRD juga jangan sulit-sulit untuk menyetujuinya,” sebutnya. Presiden juga mendorong selain pengembangan permodalan, mindset BPD juga harus bergerak. Tidak hanya lokal, namun ke nasional bahkan lintas negara.
Deputi Komisioner Pengawas Bank 4 OJK Heru Kristiyana mengungkapkan, terdapat tiga sasaran dari Program Transformasi BPD tersebut yakni peningkatan daya saing (kompetitif), penguatan ketahanan kelembagaan, dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Untuk mencapai tiga sasaran tersebut, kata Heru, terdapat enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko seperti pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portofolio, serta penguatan likuiditas dan permodalan.
Di sisi lain, kinerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) terus menunjukkan pertumbuhannya. Per Maret 2015 aset BPD telah mencapai Rp498,951 triliun atau meningkat sebesar 22,39% dibandingkan posisi Maret 2014 yang mencapai Rp407,669 triliun atau menempati peringkat empat dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, dan BCA.
”Kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi, akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah,” tutur Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono.
Menurut Data Statistik Perbankan Indonesia, kata Eko, kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Maret 2015 posisi kredit BPD mencapai Rp304,492 triliun atau meningkat sebesar 13,02% dibandingkan posisi Maret 2014 sebesar Rp 269,419 triliun atau menempati peringkat keempat dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, dan BCA.
Sementara itu, posisi dana pihak ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Maret 2015 mencapai Rp410,781 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 28,15% dibanding posisi Maret 2014 yang mencapai Rp320,552 triliun . Pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai, secara umum BPD kurang mampu melakukan ekspansi sehingga kalah bersaing dengan bank komersial lainnya karena kurangmodal.
Menurutdia, BPD memerlukan upaya lain untuk menambah modal misalkan dengan menawarkan saham perdana (initial public offering /IPO). Selain tambahan modal, lanjut dia, BPD juga dapat meningkatkan GCG karena makin banyak yang mengawasi (investor) akan makin baik. ”Sulit untuk mengandalkan tambahan modal dari pemda sebagai pemegang saham pengendali karena dana pemda dari APBD terbatas,” ujar dia kepada KORAN SINDO tadi malam.
Kunthi fahmar sandy/ant
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, BPD perlu bertransformasi karena terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dibenahi secara struktural antara lain kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai 26%.
Kemudian, lanjut dia, tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan infrastruktur yang belum memadai memicu peningkatan kredit bermasalah segmen produktif. ”Serta permasalahan terakhir yakni daya saing BPD yang rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai,” ujar Muliaman saat meresmikan program transformasi BPD di Istana Negara Jakarta kemarin.
Muliaman menjelaskan, BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut dan memperkuat fondasi organisasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga dapat lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan. ”OJK akan terus mengawal dan mengawasi agar program ini bisa terwujud nyata,” ungkapnya.
Menurut dia, OJK dan Asbanda telah menyusun kerangka Program Transformasi BPD yang holistik dan seimbang antara aspek bisnis, risiko, dan pendukung (fondasi). ”Melalui Program Transformasi dimaksud, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya dan sebagai grup bank terbesar, terbaik, dan terkuat di industri perbankan nasional,” ucap dia. Presiden Joko Widodo meminta BPD memperbaiki struktur permodalan untuk memperkuat kinerja.
”Transformasi internal sangat diperlukan, struktur permodalan diperbaiki. Gubernur juga jangan ragu penyertaan modalnya, DPRD juga jangan sulit-sulit untuk menyetujuinya,” sebutnya. Presiden juga mendorong selain pengembangan permodalan, mindset BPD juga harus bergerak. Tidak hanya lokal, namun ke nasional bahkan lintas negara.
Deputi Komisioner Pengawas Bank 4 OJK Heru Kristiyana mengungkapkan, terdapat tiga sasaran dari Program Transformasi BPD tersebut yakni peningkatan daya saing (kompetitif), penguatan ketahanan kelembagaan, dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Untuk mencapai tiga sasaran tersebut, kata Heru, terdapat enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko seperti pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portofolio, serta penguatan likuiditas dan permodalan.
Di sisi lain, kinerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) terus menunjukkan pertumbuhannya. Per Maret 2015 aset BPD telah mencapai Rp498,951 triliun atau meningkat sebesar 22,39% dibandingkan posisi Maret 2014 yang mencapai Rp407,669 triliun atau menempati peringkat empat dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, dan BCA.
”Kekuatan aset BPD seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa apabila BPD seluruh Indonesia bersinergi, akan menjadi potensi kekuatan yang solid dalam kancah persaingan industri perbankan nasional serta dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional, khususnya di daerah,” tutur Ketua Umum Asbanda Eko Budiwiyono.
Menurut Data Statistik Perbankan Indonesia, kata Eko, kinerja kredit BPD juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Maret 2015 posisi kredit BPD mencapai Rp304,492 triliun atau meningkat sebesar 13,02% dibandingkan posisi Maret 2014 sebesar Rp 269,419 triliun atau menempati peringkat keempat dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri, dan BCA.
Sementara itu, posisi dana pihak ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia pada Maret 2015 mencapai Rp410,781 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 28,15% dibanding posisi Maret 2014 yang mencapai Rp320,552 triliun . Pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai, secara umum BPD kurang mampu melakukan ekspansi sehingga kalah bersaing dengan bank komersial lainnya karena kurangmodal.
Menurutdia, BPD memerlukan upaya lain untuk menambah modal misalkan dengan menawarkan saham perdana (initial public offering /IPO). Selain tambahan modal, lanjut dia, BPD juga dapat meningkatkan GCG karena makin banyak yang mengawasi (investor) akan makin baik. ”Sulit untuk mengandalkan tambahan modal dari pemda sebagai pemegang saham pengendali karena dana pemda dari APBD terbatas,” ujar dia kepada KORAN SINDO tadi malam.
Kunthi fahmar sandy/ant
(bbg)
Explore More