2016, Pemerintah Tetap Kucurkan Subsidi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan berencana untuk tetap memberlakukan sejumlah subsidi pada porsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Sejumlah subsidi tersebut yakni bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan nonenergi.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah serta LPG tabung 3 kg akan terus dilanjutkan. ”Melalui kebijakan ini, subsidi pada sektor ini juga tetap ditujukan untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan pada transportasi,” ujarnya pada Konferensi Pers Kebijakan Fiskal 2016, di Jakarta, kemarin.
Mengenai gas, ungkap Bambang, bentuk subsidi terbaru adalah pengembangan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga. Selain itu, pengawasan tabung LPG 3 kg juga akan lebih diperketat bersama dengan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi melalui penggunaan data dan teknologi.
”Khusus untuk ini, kami akan meminta peranan pemerintah daerah dalam pengendaliannya, karena kalau hanya mengandalkan dari pusat, pengawasannya menjadi kurang komprehensif,” lanjutnya. Adapun untuk menurunkan komposisi pemakaian BBM, akan kembali dilakukan pengurangan khususnya dalam penggunaannya pada pembangkit tenaga listrik.
Secara terperinci, untuk sektor subsidi listrik, pemerintah ingin meningkatkan rasio elektrifikasi melalui program listrik perdesaan dan instalasi listrik bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan. Efisiensi penyediaan tenaga listrik juga akan terus digencarkan melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara.
”Adapula subsidi bagi pelanggan listrik rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA akan diberikan di tahun 2016 secara langsung tidak lagi melalui PLN, sedangkan bagi pelanggan dengan daya 900 VA akan kami batasi,” tegasnya. Pasalnya, sejauh ini pemakaian listrik sebesar 900 VA turut digunakan pada pemilik apartemen dengan tipestudio.
Sehingga, pemberian subsidi ini akan lebih dibuat dengan pemilahan kalangan tertentu, bukan berdasarkan jumlah daya listriknya. Bambang menuturkan, khusus di pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain, sektor energi baru dan terbarukan juga akan dikembangkan untuk mengurangi kebutuhan bahan bakar untuk diesel sekaligus mengganti peran pusat listrik tenaga diesel (PLTD).
Tekait subsidi nonenergi tahun depan, pemberian subsidi pangan (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS) akan didukung dengan peningkatan alokasi anggaran. Tak hanya itu, mekanisme subsidi pupuk untuk petani juga akan diperbaiki dengan pemberian bantuan dana secara langsung kepada petani bukan dengan penurunan harga pupuk tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, bentuk pembiayaan dari sejumlah subsidi tersebut akan melalui berbagai bentuk antara lain pinjaman multilateral, pinjaman siaga, dan penyesuaian struktural fasilitas pinjaman (SAL) dari Bank Dunia. ”Kita punya banyak pilihan untuk kendalikan pembiayaan namun masih harus terus dipantau nantinya, mana yang paling akan didorong,” katanya pada kesempatan sama.
Dia mengatakan, saat ini bentuk bantuan secara langsung memang akan lebih mendominasi, sebagaimana transfer dana melalui daerah juga akan lebih tinggi porsinya dibandingkan dengan tahun lalu. ”Jadi, anggaran yang berbeda di tahun depan itu, keperluan belanja bagi kementerian dan lembaga (K/L) akan ditekan dan potensi dananya digunakan untuk transfer secara langsung bagi para target sasaran yang diperkirakan akan mendapat bantuan,” ungkapnya.
Rabia edra
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah serta LPG tabung 3 kg akan terus dilanjutkan. ”Melalui kebijakan ini, subsidi pada sektor ini juga tetap ditujukan untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan pada transportasi,” ujarnya pada Konferensi Pers Kebijakan Fiskal 2016, di Jakarta, kemarin.
Mengenai gas, ungkap Bambang, bentuk subsidi terbaru adalah pengembangan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga. Selain itu, pengawasan tabung LPG 3 kg juga akan lebih diperketat bersama dengan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi melalui penggunaan data dan teknologi.
”Khusus untuk ini, kami akan meminta peranan pemerintah daerah dalam pengendaliannya, karena kalau hanya mengandalkan dari pusat, pengawasannya menjadi kurang komprehensif,” lanjutnya. Adapun untuk menurunkan komposisi pemakaian BBM, akan kembali dilakukan pengurangan khususnya dalam penggunaannya pada pembangkit tenaga listrik.
Secara terperinci, untuk sektor subsidi listrik, pemerintah ingin meningkatkan rasio elektrifikasi melalui program listrik perdesaan dan instalasi listrik bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan. Efisiensi penyediaan tenaga listrik juga akan terus digencarkan melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara.
”Adapula subsidi bagi pelanggan listrik rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA akan diberikan di tahun 2016 secara langsung tidak lagi melalui PLN, sedangkan bagi pelanggan dengan daya 900 VA akan kami batasi,” tegasnya. Pasalnya, sejauh ini pemakaian listrik sebesar 900 VA turut digunakan pada pemilik apartemen dengan tipestudio.
Sehingga, pemberian subsidi ini akan lebih dibuat dengan pemilahan kalangan tertentu, bukan berdasarkan jumlah daya listriknya. Bambang menuturkan, khusus di pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain, sektor energi baru dan terbarukan juga akan dikembangkan untuk mengurangi kebutuhan bahan bakar untuk diesel sekaligus mengganti peran pusat listrik tenaga diesel (PLTD).
Tekait subsidi nonenergi tahun depan, pemberian subsidi pangan (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS) akan didukung dengan peningkatan alokasi anggaran. Tak hanya itu, mekanisme subsidi pupuk untuk petani juga akan diperbaiki dengan pemberian bantuan dana secara langsung kepada petani bukan dengan penurunan harga pupuk tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menambahkan, bentuk pembiayaan dari sejumlah subsidi tersebut akan melalui berbagai bentuk antara lain pinjaman multilateral, pinjaman siaga, dan penyesuaian struktural fasilitas pinjaman (SAL) dari Bank Dunia. ”Kita punya banyak pilihan untuk kendalikan pembiayaan namun masih harus terus dipantau nantinya, mana yang paling akan didorong,” katanya pada kesempatan sama.
Dia mengatakan, saat ini bentuk bantuan secara langsung memang akan lebih mendominasi, sebagaimana transfer dana melalui daerah juga akan lebih tinggi porsinya dibandingkan dengan tahun lalu. ”Jadi, anggaran yang berbeda di tahun depan itu, keperluan belanja bagi kementerian dan lembaga (K/L) akan ditekan dan potensi dananya digunakan untuk transfer secara langsung bagi para target sasaran yang diperkirakan akan mendapat bantuan,” ungkapnya.
Rabia edra
(bbg)